Atambua – Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen penuh untuk mendongkrak mutu dan kualitas pendidikan di wilayah perbatasan RI-RDTL. Komitmen ini diwujudkan melalui penjajakan kerja sama strategis dengan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.
Pertemuan dinas tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Belu pada Senin (5/10/2026).
Hadir langsung dalam pertemuan ini Wakil Rektor Bidang Pengajaran, Akademik, dan Kemahasiswaan UKSW, Prof. Ferdy Samuel Rondonuwu, Ph.D., Dekan Fakultas Sains dan Matematika (FSM) Dr. Wahyu Hari Kristiyanto, serta Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Priska Lydia S. Pulungan.

Rombongan akademisi UKSW ini diterima langsung oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH. Turut mendampingi Bupati dalam rapat tersebut yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Belu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (PKO) beserta jajaran, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Belu serta Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED) Kabupaten Belu.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Ferdy Samuel Rondonuwu menyatakan bahwa, UKSW siap membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka demi membangun dunia pendidikan di Kabupaten Belu. Selama lebih dari tiga tahun terakhir, UKSW telah bermitra dengan PT Astra International untuk mendampingi pendidikan dasar di 20 kabupaten, termasuk wilayah Sumba, Kupang, Rote, dan Manggarai Timur.
“Bagi kami, masalah pendidikan tidak akan pernah selesai karena merupakan kebutuhan mendasar. Kami sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Ini pertama kalinya kami menginjakkan kaki di Atambua, perbatasan terjauh yang menarik bagi kami, khususnya dalam berbagi pengalaman bersama para guru di sini,” ujar Prof. Ferdy.
Prof. Ferdy juga mengapresiasi concern yang luar biasa dari Bupati Belu yang fokus membenahi pendidikan dasar (SD dan SMP) sebagai investasi jangka panjang demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Belu di masa depan.

Merespons hal tersebut, Bupati Belu mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Ia membeberkan data bahwa posisi mutu pendidikan Kabupaten Belu berada di level ke-19 dari seluruh kabupaten/kota di NTT yang sebelumnya sempat berada di level 3.
“Peringkat kita terjun bebas ke level 19. Karena itu, saya meminta Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Belu untuk terus mengawal dan mendampingi proses ini. Saya berterima kasih kepada para profesor dan doktor dari UKSW yang mau datang jauh-jauh ke Atambua demi kecintaan pada Indonesia Timur. Kita membangun Indonesia bukan dari Jawa saja,” tegas Bupati Belu.
Bupati Belu menilai ketimpangan pendidikan di Belu terjadi di tingkat kecamatan dan pedesaan, berbeda dengan wilayah kota yang siswanya dinilai mampu bersaing secara nasional. Guna membenahi ini, Bupati menginstruksikan Kepala Dinas PKO Belu untuk melakukan uji kompetensi ulang secara ketat terhadap seluruh kepala sekolah melalui pembuatan makalah kerja yang realistis.
Bupati juga memberikan instruksi taktis mengenai metode belajar mengajar di kelas, di antaranya:
menghindari Penggunaan Papan Tulis Elektronik di mana Guru diminta kembali menggunakan kapur atau metode konvensional agar interaksi lebih nyata dan menjaga kualitas tulisan tangan.
Kewajiban Pekerjaan Rumah Tulis Tangan : Siswa dilarang menggunakan handphone (HP) untuk mengerjakan Pekerjaan Rumah. PR harus ditulis tangan di buku dan wajib ditandatangani oleh orang tua sebagai bentuk kontrol.
Bupati Belu menekankan bahwa akar masalah banyaknya siswa SD yang tertinggal hingga tidak bisa membaca dan menulis adalah karena tidak melewati jenjang PAUD atau TK di kampung-kampung. Akibat sistem zonasi atau aturan naik kelas otomatis, banyak siswa tersendat saat masuk ke tingkat SMP dan akhirnya memilih putus sekolah demi membantu orang tua.
Ke depan, Bupati menargetkan pembentukan PAUD di setiap dusun dengan konsep PAUD Orang Tua, bukan PAUD Pemerintah. Konsep ini menekankan pada kepedulian dan swadaya masyarakat. Uang dari pemerintah hanya akan menstimulus sekitar 10-20% dari kebutuhan (misalnya Rp50 juta per gedung), sementara sisanya dipenuhi melalui gotong royong material dan tenaga oleh masyarakat setempat agar rasa memiliki terhadap fasilitas pendidikan tumbuh kuat.
Menutup arahannya, Bupati Belu menegaskan komitmen kerja sama dengan UKSW didasarkan pada rekam jejak (track record) institusi yang sangat baik di Indonesia dalam melahirkan SDM unggul dan berintegritas.
