Atambua – Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, S.T memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para Camat, Kepala Desa, Pj.Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Belu yang di Aula Lantai Satu Kantor Bupati Belu, Kamis (30/4/2026).
Rapat ini difokuskan pada pemutakhiran data warga dan validasi calon penerima bantuan perumahan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat.
Dalam arahannya, Wabup Vicente menegaskan bahwa, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bantuan, baik perumahan maupun bantuan sosial lainnya diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Hari ini kita bicara terkait pemutakhiran data warga eks Timor Timur yang ada di Kabupaten Belu yang menerima bantuan agar dipastikan status kepemilikan lahan dan kondisi rumah mereka sehingga bantuan yang diberikan nanti benar-benar layak,” ujar Wabup Vicente.
Wabup Vicente menekankan agar para Kepala Desa dan Lurah melakukan pengecekan ulang data di lapangan, terutama terkait kepemilikan tanah, apakah lahan tersebut milik pribadi, tanah pemerintah, atau tinggal sementara. Hal ini ini dimaksudkan agar bantuan stimulan yang diberikan dapat langsung dimanfaatkan untuk membangun hunian layak.
Rakor juga membahas mengenai program BSPS atau “bedah rumah” tahun 2026, di mana Kabupaten Belu mendapat alokasi bantuan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
“Tahun ini Pemkab Belu mendapat bantuan BSPS yang signifikan dari pusat. Saya minta bantuan ini tepat sasaran. Verifikasi dengan teliti, pastikan penerima adalah warga yang benar-benar memiliki rumah tidak layak huni (RTLH) dan masuk kategori berpenghasilan rendah,” tegasnya.
Wabup Vicente juga menyoroti program Dapur 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat di wilayah perbatasan. Beliau meminta pengelolaan Dapur 3T dilakukan dengan transparan dan higienis.
“Saya minta pantau terus Dapur 3T. Ini program penting untuk penanganan gizi dan ketahanan pangan. Jangan sampai ada kendala di lapangan. Kades dan Lurah harus aktif memantau dapur umum ini agar beroperasi maksimal,” tandasnya.
Rapat yang dihadiri oleh seluruh jajaran pemerintahan tingkat kecamatan hingga kelurahan ini diharapkan menghasilkan data valid dalam waktu singkat, sehingga program pemutakhiran data warga eks dan penyaluran BSPS 2026 di Kabupaten Belu dapat berjalan lancar dan sukses.
Sesi akhir rapat diisi dengan diskusi interaktif dan tanya jawab antara para Camat, Kepala Desa, Pj.Kepala Desa, Lurah dengan jajaran Pemerintah Kabupaten.
