Pemkab Belu Matangkan Rencana Induk Pengelolaan Sampah 2026–2046
ATAMBUA – Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan menggelar Focus Group Discussion (FGD) II Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) Kabupaten Belu Tahun 2026–2046. Kegiatan ini difokuskan pada pembahasan akhir dan penyepakatan arah kebijakan serta strategi pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Belu.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten II Sekda Belu, Riene Bere Baria, S.T., didampingi Anggota DPRD Kabupaten Belu, Edmundus Yacobus Manek, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, Robertus Yeremias Mali, S.P., serta Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Nusa Cendana, Dr. Herry Zadrak Kotta, S.T., M.T. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, Kamis (19/11/2026).

Dalam FGD II tersebut, pembahasan diarahkan pada tiga agenda utama, yakni validasi data dan target pelayanan persampahan, penyepakatan program prioritas beserta kebutuhan pembiayaan, serta pembagian peran dan tindak lanjut pelaksanaan oleh masing-masing pemangku kepentingan.
Dalam sambutan tertulis Bupati Belu yang dibacakan oleh Asisten II Sekda Belu, Riene Bere Baria, S.T., pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim penyusun, tenaga ahli, perangkat daerah, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RIPS Kabupaten Belu Tahun 2026–2046.
Bupati menyampaikan bahwa persoalan persampahan merupakan tantangan pembangunan daerah yang membutuhkan penanganan secara serius, terpadu, dan berkelanjutan. Masalah sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan hidup, aktivitas ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Berdasarkan hasil kajian, timbulan sampah di Kabupaten Belu pada tahun 2025 mencapai sekitar 96,16 ton per hari dan diproyeksikan meningkat sebesar 6,83 persen menjadi 102,73 ton per hari pada tahun 2030. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan pelayanan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Belu pada masa mendatang akan semakin besar.

“Di sisi lain, kita masih menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain cakupan pelayanan yang belum merata, sarana dan prasarana pengangkutan yang terbatas, fasilitas pengolahan yang belum optimal, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta tantangan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).Karena itu, pengelolaan sampah tidak boleh hanya berorientasi pada pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan ke TPA. Kita harus membangun sistem yang terpadu dari hulu hingga hilir, mulai dari pengurangan dan pemilahan sampah di sumber, pengolahan dan pemanfaatan kembali, hingga pemrosesan akhir yang memenuhi ketentuan teknis dan lingkungan,” ungkapnya dalam sambutan tersebut.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, tanggung jawab pengelolaan sampah tidak hanya berada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, tetapi juga memerlukan keterlibatan seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa, hingga kelurahan.

Ia menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan menjadi penggerak utama pelaksanaan kebijakan tersebut. Langkah ini perlu didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran, serta perangkat daerah teknis lainnya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Saya meminta seluruh pimpinan perangkat daerah menjadikan hasil Rencana Induk Pengelolaan Sampah ini sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pengelolaan sampah membutuhkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor. Oleh karena itu, seluruh pihak harus mengambil peran dan tanggung jawab agar kebijakan yang telah dirancang dapat dilaksanakan secara nyata dan berkelanjutan,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Belu berharap agar pembahasan akhir RIPS dapat menghasilkan rumusan perencanaan yang berkualitas, terarah, dan realistis. Dengan demikian, dokumen ini mampu menjawab tantangan persampahan sekaligus selaras dengan kebutuhan serta kemampuan daerah.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen dan bersinergi untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, demi terciptanya lingkungan Kabupaten Belu yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan.
