Kolaborasi Program Prioritas Kesehatan Perkuat Pelayanan dan Pemerataan Akses Kesehatan Masyarakat
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat pembangunan sektor kesehatan melalui kolaborasi berbagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses kesehatan, serta memastikan pemerataan tenaga medis dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.
Berdasarkan laporan capaian Kementerian Kesehatan per November 2026, sejumlah program strategis telah menunjukkan perkembangan, di antaranya Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Cek Kesehatan Gratis (CKG), percepatan penanggulangan tuberkulosis (TBC), peningkatan kualitas rumah sakit daerah, bantuan alat kesehatan, serta penguatan sumber daya manusia kesehatan.
Dalam pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis, tercatat sekitar 114 juta penduduk telah mendapatkan pemeriksaan sepanjang tahun 2026, dengan dukungan 10.319 puskesmas atau 99,8 persen dari total puskesmas yang terdaftar. Program ini menjadi langkah penting dalam mendeteksi risiko penyakit sejak dini, khususnya hipertensi, diabetes, dan hiperkolesterol, sehingga masyarakat dapat memperoleh penanganan lebih cepat.
Sementara itu, upaya penanggulangan TBC terus diperkuat melalui perluasan skrining, peningkatan akses diagnosis, pemberian terapi pencegahan, serta penguatan pengobatan. Hingga November 2026, sekitar 704 ribu kasus TBC telah ditemukan dan sekitar 635 ribu kasus telah mendapatkan pengobatan. Pemerintah juga mendorong integrasi skrining TBC dengan program Cek Kesehatan Gratis untuk memperluas penemuan kasus di fasilitas kesehatan maupun komunitas.
Pada aspek peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah menargetkan peningkatan 66 rumah sakit daerah dari kelas D atau D Pratama menjadi kelas C. Hingga November 2026, sebanyak 21 rumah sakit telah menyelesaikan pembangunan dan mulai beroperasi. Penguatan ini turut didukung penyediaan peralatan medis modern, seperti CT Scan, mammografi, dan cathlab untuk meningkatkan kemampuan pelayanan rumah sakit daerah.
Selain infrastruktur, pemerataan tenaga kesehatan juga menjadi perhatian utama. Melalui program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit, sebanyak 221 peserta pendidikan telah disiapkan untuk ditempatkan berdasarkan kebutuhan daerah, termasuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang memperoleh alokasi 31 peserta. Pemerintah juga mempercepat pendayagunaan dokter spesialis dan tenaga kesehatan guna mengisi kekosongan tenaga medis, terutama di daerah terpencil dan wilayah yang masih kekurangan tenaga kesehatan.
Dukungan lainnya diwujudkan melalui distribusi alat kesehatan. Hingga November 2026, sekitar 563 alat kesehatan telah disalurkan ke 313 rumah sakit melalui program SIHREN, sedangkan sekitar 16 ribu alat kesehatan telah didistribusikan ke 7.155 puskesmas melalui program SOPHI. Penguatan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan juga terus diarahkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan sarana pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas, rumah sakit, laboratorium kesehatan masyarakat, serta penyediaan alat kesehatan.
Di sisi lain, penerapan Nutri-Level mulai diperluas sebagai upaya mendorong masyarakat lebih mudah mengenali kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk makanan dan minuman siap saji. Hingga Oktober 2026, sebanyak tujuh pelaku usaha telah menerapkan label tersebut pada produk dan menu mereka.
Berbagai capaian tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem kesehatan yang semakin kuat, merata, dan berkualitas. Melalui sinergi berkelanjutan, diharapkan masyarakat, termasuk di Kabupaten Belu dan wilayah perbatasan, semakin memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, bermutu, dan berkeadilan.
