Pemkab Belu Gelar Ekspose Peninjauan Kembali RTRW 2020–2040, Fokus Perkuat Ekonomi Perbatasan
ATAMBUA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu bersama Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Indonesia (IAP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Ekspose Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 pada Rabu (18/11/2026) di Gedung Wanita Betelalenok Atambua.
Peninjauan kembali ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040. Acara dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Belu, Drs. Nikolaus U. K. Birri, M.M., yang mewakili Bupati Belu.
Dalam sambutan tertulis Bupati Belu yang dibacakan Nikolaus, Pemkab Belu menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Belu, IAP Provinsi NTT, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses evaluasi tata ruang tersebut.

Bupati menegaskan bahwa Kabupaten Belu memiliki posisi sangat strategis sebagai beranda terdepan NKRI yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor-Leste. Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain serta status Atambua sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) merupakan modal besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan, logistik, dan kerja sama lintas negara.
“Namun, posisi strategis tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kita masih menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur, belum optimalnya nilai tambah perdagangan lintas batas bagi ekonomi lokal, hingga kesenjangan pelayanan antarwilayah,” ujar Niko Umbu membacakan sambutan Bupati.
Oleh karena itu, Bupati meminta agar tata ruang tidak dipandang sekadar sebagai dokumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk menentukan masa depan daerah. Peninjauan kembali ini penting untuk memastikan aturan tata ruang tetap relevan dengan dinamika pembangunan, kebijakan nasional, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2025-2029, yakni “Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis, dan Berbudaya”.
Pemkab Belu menekankan empat poin utama dalam penataan ruang ke depan:
- Penguatan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dengan mengoptimalkan potensi PLBN Motaain dan jaringan logistik agar berdampak langsung bagi warga lokal.
- Pemerataan pembangunan dan konektivitas wilayah, melalui peningkatan infrastruktur, pusat pelayanan, dan aksesibilitas wilayah perdesaan.
- Penguatan ketahanan lingkungan dan wilayah, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, ketersediaan sumber daya air, serta mitigasi bencana.
- Penghormatan terhadap identitas dan kearifan lokal, dengan melindungi hak-hak masyarakat adat, nilai budaya, serta karakter sosial masyarakat Belu.

Bupati berharap forum ekspose ini mampu menghasilkan identifikasi masalah yang tajam serta rekomendasi konkret berbasis data akurat, bukan sekadar pemaparan teknis semata.
Pada sesi utama, pemaparan materi terkait Ekspose Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 dipaparkan langsung oleh Ketua IAP Provinsi NTT, Leonardus K. Manggol, S.T., MPlan, IAP.
Turut hadir dalam kegiatan strategis ini Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Belu, perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pimpinan instansi vertikal lingkup Kabupaten Belu, Forum Penataan Ruang, serta para tenaga ahli perencanaan wilayah.
