DPRD Kabupaten Belu Buka Sidang Paripurna APBD TA 2027 dan Pembahasan 3 Ranperda Desa
ATAMBUA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu secara resmi membuka Sidang Paripurna dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2027 serta tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) usulan pemerintah. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Belu, Senin (9/11/2026).
Sidang dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Belu, Theodorus Manehitu Djuang, didampingi Wakil Ketua I, Januaria Awalde Berek, S.Sos., dan Wakil Ketua II Antonius CHR Djaga Kota, S.T. Turut hadir dalam pembukaan ini Bupati Belu, Willybrodus Lay, S.H., segenap anggota DPRD, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B, Dekan Fakultas Vokasi Unhan RI, Pj. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli, Asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah, Dansatgas Pamtas RI-RDTL, Danyonif 744/SYB, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN/BUMD, organisasi wanita, serta insan pers.
Dalam pidato pembukaannya, Ketua DPRD Belu, Theodorus Manehitu Djuang, menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah (Bamus) Nomor 7 Tahun 2026, masa sidang yang dimulai hari ini akan berfokus pada penyampaian RAPBD Tahun Anggaran 2027 serta pembahasan tiga ranperda strategis yang diajukan oleh pemerintah daerah. Ketiga ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa, Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
“Merujuk PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang RAPBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, artinya persetujuan bersama harus dilaksanakan paling lambat 30 November 2026,” tegas Theodorus.
Ia mengajak jajaran legislatif maupun eksekutif untuk bekerja secara efektif dan efisien guna mengeliminasi kendala selama pembahasan. Meski waktu terbatas, Theodorus mengingatkan agar kualitas anggaran tidak dikesampingkan dan tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat umum. Terkait sisa APBD TA 2026, dewan mendorong jajaran teknis agar segera merealisasikan seluruh kegiatan belanja modal agar penyerapan anggaran akhir tahun dapat mencapai target.
Bupati Belu, Willybrodus Lay, S.H. dalam sambutannya memaparkan bahwa APBD merupakan sarana sinkronisasi program pembangunan nasional, provinsi, hingga daerah demi meningkatkan pelayanan publik, menurunkan kemiskinan ekstrem, menekan angka stunting, dan menjaga ketahanan pangan.
Di sela-sela pemaparan regulasi desa, Bupati Belu menyoroti kondisi nyata masyarakat akibat dampak kemarau panjang. Fenomena cuaca ini telah memicu penurunan drastis debit sumber mata air utama pdam, termasuk sumur bor yang membutuhkan waktu pengisian hingga dua kali lipat lebih lama dari biasanya.
“Pemerintah menyadari adanya kekurangan ini karena faktor iklim di NTT. Sebagai langkah cepat, tiga hari lalu kami telah menggali titik mata air baru berskala cukup besar di kawasan Tirta dekat pos polisi. Hari ini saya bersama BPBD dan dinas teknis terkait langsung meninjau konstruksinya untuk segera memperkuat pasokan air bagi masyarakat kota,” ujar Bupati Willy Lay.
Setelah upacara pembukaan selesai, sidang dilanjutkan ke agenda Paripurna II. Agenda tersebut meliputi penyerahan Nota Keuangan atas RAPBD Kabupaten Belu TA 2027 serta penjelasan resmi Bupati mengenai 3 Ranperda penataan desa yang diajukan oleh pemerintah daerah.
