Pemkab Belu Perkuat Forum Satu Data dan Optimalisasi e-Walidata untuk Tingkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan
ATAMBUA – Pemerintah Kabupaten Belu terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola data dan informasi pembangunan daerah melalui Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan yang dihadiri oleh Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Belu dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belu ini bertujuan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, meningkatkan pemahaman mengenai peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia, serta mengoptimalkan pemanfaatan e-Walidata pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI).
Dalam sambutan sekaligus arahan pembuka, Sekretaris BP4D Kabupaten Belu, Stefanus Blasius Mau Taek, S.T., menegaskan bahwa data dan informasi merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Menurutnya, kualitas perencanaan pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menekankan bahwa data bukan sekadar kebutuhan administrasi maupun pelaporan semata. Lebih dari itu, data menjadi landasan utama dalam menentukan arah kebijakan, menetapkan prioritas pembangunan, mengukur capaian kinerja, serta mengevaluasi keberhasilan program pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama seluruh perangkat daerah untuk menghasilkan data yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Belu melalui Forum Satu Data serta meningkatkan ketelitian dan tanggung jawab dalam penginputan dan pemutakhiran data melalui e-Walidata SIPD RI. Data yang dikelola juga perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan yang lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi ‘Penguatan Peran Forum Satu Data Kabupaten Belu’ oleh Frits Isak Lake, S.Sos., Perencana Ahli Muda dari Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pentingnya penguatan Forum Satu Data sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antarperangkat daerah untuk menyepakati kebutuhan, pengumpulan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan data pembangunan.
Ia juga menjelaskan pembagian peran masing-masing unsur dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat kabupaten. BP4D berperan sebagai koordinator Forum Satu Data, sementara Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata yang bertugas memeriksa, mengelola, dan menyebarluaskan data. Selanjutnya, BPS bertindak sebagai Pembina Data Statistik, sedangkan perangkat daerah bertindak sebagai Produsen Data yang bertanggung jawab menghasilkan dan menyampaikan data sesuai tugas dan fungsinya.
Penguatan koordinasi tersebut diharapkan dapat mendorong tersedianya data yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia, menghindari duplikasi data, serta memastikan setiap data yang dikumpulkan benar-benar mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.
Pada sesi berikutnya, BPS Kabupaten Belu menyampaikan materi mengenai Peran Walidata Pembina dalam Forum Satu Data Kabupaten Belu. Dalam pemaparannya, BPS menekankan penerapan empat prinsip utama Satu Data Indonesia, yaitu penggunaan standar data, kelengkapan metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk. Keempat prinsip tersebut menjadi landasan untuk menghasilkan data yang seragam, konsisten, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BPS juga menekankan pentingnya koordinasi antara Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen Data dalam setiap tahapan penyelenggaraan Satu Data. Melalui pembagian peran yang jelas dan kerja sama yang baik, data yang dihasilkan perangkat daerah diharapkan dapat diperiksa dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan daerah.
Materi berikutnya membahas Penginputan e-Walidata SIPD yang disampaikan oleh Bapperida Provinsi NTT. Pembahasan difokuskan pada keterkaitan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dengan subkegiatan perangkat daerah. Dijelaskan bahwa data sektoral menggambarkan kondisi dan kebutuhan pembangunan, sedangkan subkegiatan merupakan bentuk tindakan atau aktivitas perangkat daerah untuk mencapai target tersebut.
Keduanya saling terkait dalam proses perencanaan, karena setiap program dan kegiatan perlu didukung oleh data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penginputan data melalui e-Walidata SIPD perlu memperhatikan kesesuaian substansi, definisi, satuan, serta keterkaitannya dengan kebutuhan perencanaan masing-masing perangkat daerah.
Melalui pemanfaatan e-Walidata SIPD, perangkat daerah diharapkan mampu menggunakan data secara lebih optimal, mulai dari mengidentifikasi kondisi awal, menentukan prioritas pembangunan, menyusun target kegiatan, hingga mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Dengan demikian, data tidak hanya menjadi kelengkapan administrasi, tetapi juga menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan berbasis bukti.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang memberikan ruang bagi peserta untuk memperkuat pemahaman, koordinasi, serta membahas berbagai hal terkait penyelenggaraan Satu Data dan pemanfaatan e-Walidata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara BP4D, Dinas Komunikasi dan Informatika, BPS, serta seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola data pembangunan yang lebih baik. Dengan data yang akurat, terpadu, dan mutakhir Pemerintah Kabupaten Belu dapat menyusun perencanaan yang lebih terarah, menjalankan program secara efektif, serta melahirkan kebijakan yang tepat sasaran bagi masyarakat.
