Pemkab Belu dan DPRD Sepakati Empat Ranperda, APBD 2027 Jadi Prioritas Pembangunan

ATAMBUA – Pemerintah Kabupaten Belu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu menyepakati empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Belu, Kamis (12/11/2026).

Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Belu, Theodorus Manehitu Djuang, didampingi Wakil Ketua I, Januaria Awalde Berek, dan Wakil Ketua II, Antonius CHR Djaga Kota, serta dihadiri Bupati Belu bersama Wakil Bupati Belu, jajaran Pemerintah Kabupaten Belu, dan anggota DPRD Kabupaten Belu.

Dalam sambutan Bupati Belu, Willybrodus Lay, S.H., yang dibacakan Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, S.T., disampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Belu yang telah bersama-sama melewati berbagai tahapan pembahasan hingga mencapai persetujuan terhadap keempat Ranperda tersebut.

Bupati menjelaskan, proses pembahasan telah berlangsung melalui berbagai pandangan, catatan, pertanyaan, pernyataan, permintaan, kritik dan saran yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Hal ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah.

Adapun keempat Ranperda yang disepakati bersama meliputi:

• Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2027.
• Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa.
• Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
• Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bupati Belu berharap, setelah mendapatkan rekomendasi berdasarkan hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, keempat Ranperda tersebut dapat menjadi jawaban atas berbagai kebutuhan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta kehidupan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Belu.

“Keempat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, diharapkan setelah mendapatkan rekomendasi atas hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi, dapat menjadi jawaban bagi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di tahun 2027,” demikian disampaikan Bupati dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Belu.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa regulasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Menurutnya, penyusunan regulasi tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan tentang desa, khususnya perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Melalui persetujuan bersama ini, Pemerintah Kabupaten Belu berharap sinergi dan kerja sama antara eksekutif dan legislatif terus terjaga untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kerja sama ini juga diharapkan mampu mendukung kelancaran pembangunan Kabupaten Belu pada Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan terhadap empat Rapenda tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Belu dan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Belu.