TAMBUA– Pemerintah Kabupaten Belu menerima kunjungan kerja strategis dari Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT, Rabu (25/02/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati Belu ini menjadi momentum krusial dalam membahas solusi nyata atas sejumlah persoalan infrastruktur, sosial, dan pendidikan di wilayah perbatasan RI-RDTL.
Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH, yang didampingi Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST, memaparkan sejumlah isu prioritas yang membutuhkan intervensi segera dari pemerintah provinsi. Fokus utama yang menjadi sorotan adalah penanganan bencana longsor di ruas jalan KM 6 dan KM 7 Kabupaten Belu, yang merupakan jalur provinsi sekaligus urat nadi transportasi masyarakat.
“Di Kabupaten Belu masih ada titik kritis longsor di jalan KM 6 dan KM 7 yang harus segera ditangani. Selain itu, terkait pengentasan kemiskinan, ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial semata, melainkan tugas seluruh Perangkat Daerah. Kita harus segera mencari jalan keluar dengan memaksimalkan potensi besar yang kita miliki, salah satunya melalui program konservasi alam seperti penanaman pohon sengon,” tegas Bupati.
Bupati juga menitipkan harapan besar pada sektor pendidikan agar putra-putri asli Belu mendapatkan akses kuota di universitas-universitas ternama di Indonesia. Tujuannya adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang agar generasi muda dapat kembali ke daerah untuk membangun Kabupaten Belu dengan kompetensi yang unggul.
Merespons hal tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT, Semuel Halundaka, S.IP., M.Si, menyatakan komitmennya dalam mendukung penanganan bencana di Belu. Ia menegaskan bahwa BPBD Provinsi siap memproses dokumen pengusulan ke BNPB untuk langkah rekonstruksi pasca-bencana.
“BPBD Provinsi adalah rumah untuk BPBD Kabupaten. Kami siap siaga merespons setiap informasi dan segera berkoordinasi dengan gubernur untuk mendapatkan petunjuk teknis di lapangan. Untuk kebutuhan logistik, semua sudah tersedia dan siap didistribusikan bersama Komisi V DPRD NTT sebagai mitra kami,” ujar Semuel.
Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Agustinus Nahak, S.Si, menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan Pemerintah Kabupaten Belu. Ia memastikan bahwa Komisi V akan mengawal aspirasi tersebut agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi demi kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Diskusi ini membawa manfaat nyata yang akan segera dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Belu. Pertama, adanya jaminan keamanan transportasi melalui rencana percepatan perbaikan jalan provinsi KM 6 dan KM 7 yang selama ini terhambat longsor. Kedua, masyarakat akan mendapatkan perlindungan sosial yang lebih cepat melalui koordinasi logistik bencana yang kini terintegrasi langsung dengan provinsi. Ketiga, terbukanya peluang ekonomi baru melalui program konservasi penanaman pohon sengon yang dicanangkan Bupati sebagai solusi kemiskinan berbasis lingkungan. Terakhir, penguatan akses pendidikan tinggi akan membuka peluang bagi anak-anak Belu untuk bersaing di tingkat nasional.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh delegasi DPRD Provinsi NTT lainnya, yakni Hironimus T. Banafanu, S.IP, Simon G. Seran, Lusia R.Y. Lana, Adoe Yuliana Elisabeth, S.Sos, Ir. Agustinus Bria Seran, dan Drs. Kasimirus Kolo, M.Si, serta jajaran Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Belu. Sinergi ini diharapkan menjadi katalisator percepatan pembangunan di Kabupaten Belu demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri dan tangguh bencana.
