Wabup Belu Resmi membuka Lokakarya Awal Pembentukan Pokja Daerah Aliran Sungai (DAS) Lintas Batas Negara
Atambua,– Dalam memperkuat kerja sama dan menjadi langkah strategis pengelolaan hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas batas negara secara kolaboratif dan berkelanjutan Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves, ST, membuka secara resmi Lokakarya Awal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Daerah Aliran Sungai (DAS) Lintas Batas Negara dalam kerangka Joint Forestry Working Group (JFWG) berlangsung di Aula Hotel King Star Atambua, Senin (23/2/2026).
Wakil Bupati Vicente mengatakan tujuan utama pengelolaan DAS lintas negara adalah menjamin keberlanjutan sumber daya air, menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi risiko bencana serta memperkuat kerja sama antarnegara dalam pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.
Joint Forestry Working Group (JFWG) ini merupakan forum kerja sama teknis antara dua negara yang berbagi kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) lintas nagara. Kelompok ini berperan sebagai wadah koordinasi teknis dan kerja sama antarnegara dalam konservasi hutan dan pengelolaan DAS secara terpadu, berkelanjutan dan berbasis data bersama, sehingga fungsi ekologis DAS lintas negara antara Negara RI-RDTL dapat tetap terjaga.
Ia menambahkan Perbatasan Indonesia dan Timor Leste mempunyai 10 DAS dan program ini menyasar 2 DAS di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, yaitu DAS Talao-Loes yang berada di Kabupaten Belu dan DAS Mota Masin terletak di Kabupaten Malaka.
“Saya berharap JFWG dapat menghasilkan inovasi pengelolaan DAS lintas negara yang tidak hanya memperbaiki lingkungan, tetapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan menjadi wadah yang baik bagi kita untuk saling bersilaturahmi dalam berbagi informasi dan pengetahuan antara satu dengan lainnya serta sharing pengalaman” ungkapnya.
Pimpinan Inovasi Tangguh Indonesia, Johan Rahmat Sentosa menyampaikan bahwa pembentukan Pokja merupakan upaya konkret untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas negara dalam pengelolaan DAS yang berbagi wilayah administratif dan ekosistem.
“Pengelolaan DAS lintas batas membutuhkan sinergi kebijakan, data, serta aksi lapangan yang terintegrasi agar manfaat ekologis dan sosial ekonomi dapat dirasakan bersama,” ujarnya.
Agenda lokakarya mencakup paparan kebijakan, identifikasi isu strategis di wilayah DAS lintas batas, diskusi kelompok terfokus serta perumusan rekomendasi awal. Beberapa isu utama yang mengemuka antara lain pengendalian degradasi hutan, konservasi keanekaragaman hayati, penguatan peran masyarakat lokal, serta mekanisme pertukaran data dan informasi antarnegara.
Dirinya menambahkan hasil lokakarya ini diharapkan menjadi dasar penyusunan rencana aksi bersama serta memperjelas peran masing-masing pemangku kepentingan dalam Pokja DAS Lintas Batas Negara. Ke depan, Pokja akan berfungsi sebagai wadah koordinasi teknis untuk mendukung implementasi program kerja sama kehutanan lintas batas yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.
“Saya harap dengan terselenggaranya lokakarya ini, kolaborasi antarnegara dalam pengelolaan DAS semakin solid, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian hutan dan sumber daya air bagi generasi mendatang” harapnya.
Hadir dalam Lokakarya Awa Pembentukan Kelompok KerjaDaerah Aliran Sungai Lintas Batas Negara tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekda Kabupaten Belu Rine Bere Bria, ST, Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Belu, Perwakilan Dekan UNHAN dan UPTD Kehutanan Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.
