Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci Tekan Angka Kemiskinan!
Atambua – Pemerintah Kabupaten Belu terus menunjukkan komitmen serius dalam menekan angka kemiskinan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Belu Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati Belu, Senin (26/01/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST, dan dihadiri Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Belu Rine Bere Baria, ST, para pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Belu, staf khusus, serta seluruh camat se-Kabupaten Belu.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Belu menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan momentum strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat komitmen bersama dalam mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu.
“Kita hadir untuk membahas secara serius optimalisasi penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belu. Ini adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa ditangani secara parsial atau sektoral,” tegas Wakil Bupati.
Wakil Bupati memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Belu tercatat 12,79 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,86 persen. Penurunan tersebut patut disyukuri sebagai hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan.
Namun demikian, ia menekankan bahwa angka tersebut masih menunjukkan lebih dari satu dari sepuluh warga Belu hidup dalam kondisi miskin, sehingga diperlukan upaya yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Selain itu, kemiskinan ekstrem masih ditemukan di sejumlah kecamatan, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap pangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belu tercatat sebanyak 107.712 jiwa atau 45,7 persen dari total penduduk, sementara 37.191 jiwa atau 15,7 persen tergolong penduduk miskin ekstrem.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu, Fredrikus L. Bere Mau, ST, menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem tidak dapat dilakukan secara seremonial, melainkan harus dirancang secara matang dan berbasis data yang akurat.
“Penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan perencanaan yang tepat sasaran, berbasis data terpadu, serta kolaborasi lintas perangkat daerah agar setiap intervensi benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, BP4D berperan strategis dalam memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan selaras dengan dokumen perencanaan daerah, sekaligus mendorong integrasi data dan sinkronisasi program antarperangkat daerah agar tidak terjadi tumpang tindih maupun salah sasaran.
Lebih lanjut, Wakil Bupati mengidentifikasi sejumlah tantangan utama dalam penanggulangan kemiskinan, antara lain:
- Keterbatasan lapangan kerja produktif yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
- Akses pendidikan dan layanan kesehatan yang belum merata, terutama di daerah terpencil.
- Keterbatasan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan, dan perumahan.
- Koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal sehingga program belum saling melengkapi.
- Akurasi data sasaran yang masih perlu disempurnakan.
Untuk itu, Wakil Bupati menekankan pentingnya kolaborasi, sinergi, dan inisiatif bersama dari seluruh perangkat daerah, lembaga, dan pemangku kepentingan agar setiap program saling mendukung dan sumber daya dialokasikan secara tepat sasaran.
“Mari kita perkuat koordinasi lintas sektor, mendorong inovasi dan inisiatif lokal, mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efisien dan efektif, serta melibatkan masyarakat secara aktif sebagai subjek sekaligus mitra pembangunan,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Belu menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah konkret Pemerintah Daerah dalam memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belu.
Menurut Bupati, kemiskinan bukanlah takdir, melainkan tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras, kepedulian, dan kebersamaan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk memutus mata rantai kemiskinan yang masih ada.
“Tidak ada satu pun dari kita yang bisa berjalan sendiri. Hanya dengan bergandengan tangan, menyatukan langkah, dan memperkuat sinergi, kita dapat mewujudkan Kabupaten Belu yang lebih sejahtera,” ujar Bupati.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Belu berharap dapat melahirkan langkah-langkah strategis dan terintegrasi dalam penanggulangan kemiskinan, sekaligus memperkuat komitmen bersama menuju Kabupaten Belu yang lebih sejahtera dan bebas dari kemiskinan ekstrem.
