Pemerintah Kabupaten Belu Gelar Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Belu
Atambua,- Pemerintah Kabupaten Belu menggelar Rapat Koordinasi bersama seluruh pimpinan Perangkat Daerah yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati Belu, Jumat (13/2/2026) dipimpin Bupati Belu Wilybrodus lay, SH dan didampingi Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonsalves, ST dan Penjabat Sekda Belu Elly CH. Rambitan, SH.
Bupati Belu – Wilybrodus lay, SH mengatakan untuk mengurangi angka kemiskinan bantuan yang diberikan harus tepat sasaran oleh karena itu dinas yang menyalurkan bantuan harus memiliki data yang akurat.
“Tolong perhatikan baik-baik, terutama untuk dinas terkait yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan perangkat daerah lainnya agar diperhatikan secara baik” tegas Bupati.
Selain itu penerima bantuan harus dipastikan menerima satu kali, jadi jangan sampai terjadi duplikasi data sehingga orang yang sama menerima bantuan lebih dari satu kali atau bantuan yang diberikan malah jatuh kepada keluarga yang mampu.
“Penerima bantuan ini juga harus mencantumkan KTP, baik untuk penerima bantuan secara perorangan maupun dalam kelompok agar tidak terjadi pendobelan karena itu semua data harus divalidasi dan harus dilakukan pengecekan sehingga penerima itu benar-benar orang yang tepat”, pungkas Bupati Willy
Bupati juga menekakan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus sudah berjalan, hal ini sesuai dengan arahan presiden agar memastikan semua kabupaten di Indonesia telah menjalankan program ini. Menurut data saat ini di Kabupaten Belu terdapat 6 dapur yang sudah berjalan dan melayani sebanyak 12.000 siswa penerima, jumlah ini terdiri dari siwa SD 5.311 orang, SMP 2.215 orang dan TK 373 orang.
Menurut Bupati masih ada berapa SD, SMP dan SMA yang belum menjakankan program ini untuk itu harus dilakukan monitor dan pengecekan dan selanjutnya dilaporkan agar bisa segera dilaksanakan.
Diakhir pertemuan Bupati meminta kepada para pimpinan perangkat daerah dan para camat agar memanfaatkan hari libur untuk melakukan pendataan sehingga dapat segera mengumpulkan data terkait kecamatan, kelurahan dan desa yang belum memiliki koperasi dan data data kemiskinan.
