Atambua — Pemerintah Kabupaten Belu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu bersama CD Bethesda YAKKUM terus memperkuat upaya percepatan pengendalian HIV dan AIDS melalui penguatan kolaborasi dan Optimalisasi Peran Lintas Stakeholder. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen bersama dalam menekan angka penularan HIV dan AIDS serta meningkatkan kualitas hidup Orang Dengan HIV (ODHIV) di Kabupaten Belu, berlangsung di Aula BP4D Kabupaten Belu, Kamis (5/2/2026).
Percepatan pengendalian HIV dan AIDS difokuskan pada penguatan koordinasi antar Perangkat Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta komunitas dampingan. Setiap pemangku kepentingan diharapkan menjalankan tugas dan perannya secara optimal sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing.
Kepala BP4D Kabupaten Belu – Fredrikus L. Bere Mau, ST mengatakan pimpinan perangkat daerah sangat berperan penting dalam penguatan kebijakan, perencanaan program, serta dukungan anggaran dan regulasi yang berpihak pada upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Sehingga CD Bethesda YAKKUM mendukung melalui pendampingan komunitas, penguatan kapasitas tenaga lapangan, serta peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan, tes HIV, dan kepatuhan pengobatan.
Dirinya menambahkan bahwa perkembangan kasus HIV sudah menjadi isu yang meresahkan karena data perkembangan HIV yang semakin pesat.
“Kita melihat dari pemerintahan sekarang baik di pusat maupun daerah menetapkan target-target berkaitan dengan indikator untuk pengurangan kemiskinan maupun target pengurangan Three Zero HIV tahun 2030” katanya.
Dirinya juga menambahkan bahwa angka yang tercatat belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di masyarakat karena Epidemi HIV dan AIDS kerap diibaratkan seperti fenomena gunung es, di mana masih banyak kasus yang belum terungkap. Hal ini dipengaruhi oleh masih tingginya stigma dan diskriminasi, rendahnya kesadaran untuk melakukan tes HIV secara rutin, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS.
“Saya mengajak mari kita tanamkan semangat dalam kerja untuk bisa bermitra dengan baik dan berkolaborasi karena mengentaskan suatu isu perlu melibatkan dari berbagai lintas sektor”, ajaknya.
Di akhir kata Kaban mengatakan Kolaborasi lintas sektor tersebut menekankan pentingnya pendekatan Promotif dan Preventif, pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV, serta perluasan akses layanan kesehatan yang ramah, berkualitas, dan berkelanjutan. Dengan keterlibatan aktif seluruh stakeholder, diharapkan layanan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dapat menjangkau kelompok sasaran secara lebih efektif.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu – dr. Bathseba H. Corputty mengatakan bahwa tujuan umum dari Pengendalian HIV AIDS yakni menghentikan epidemi AIDS di Indonesia pada tahun 2030.
Dirinya menambahkan jumlah ODHIV per-kecamatan Kabupaten Belu tahun 2025 sebanyak 463 kasus dengan berdasarkan kelompok resiko tahun 2025 yang paling tertinggi yakni pasangan Resiko tinggi (RISTI) sebanyak 22 kasus dan Penemuan kasus HIV AIDS tahun 2025 sebanyak 54 kasus.
Areal Manager Batesda YAKKUM Kabupaten Belu – Almada Lasi mengungkapkan dalam upaya Pengendalian HIV AIDS di Kabupaten Belu pihaknya telah bekerja sama dengan pemerintah daerah khususnya dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan maupun Penanggulangan.
“Kami dari Betesda akan mendukung layanan kesehatan dengan berbagai upaya pelatihan untuk tenaga kesehatan dan memperluas layanan kesehatan sehingga ada penambahan 6 layanan kesehatan” Katanya.
Dirinya menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendorong dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu maupun Dinas Kesehatan Provinsi untuk melakukan on the job Training.
Dirinya juga menyampaikan bahwa pengendalian HIV dan AIDS merupakan tanggung jawab bersama serta Sinergi lintas stakeholder yang menjadi kunci utama dalam mewujudkan masyarakat Belu yang sehat, inklusif, dan bebas dari stigma, sejalan dengan target nasional dan global pengendalian HIV dan AIDS.
