Gandeng Pemerintah Daerah, WVI Indonesia Perkuat Kapasitas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Berbasis Nilai
Atambua,-Wahana Visi Indonesia (WVI) area program Timor perbatasan secara aktif memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Belu untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih tangguh dan inklusif.
Hal itu diwujudkan melalui Pelatihan Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Inklusi Sosial dan Perlindungan Anak Berbasis Nilai di Hotel Setia Atambua, Rabu (18/2/2026).
Pelatihan ini difokuskan pada tiga core atau elemen inti, yakni EWV (Empower World View), CPP (Child Protection And Participation) dan GEDSI (Gender Equality, Disability And Social Inclusion).
Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 18 hingga 20 Februari 2026 ini secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu, Fredrikus L. Bere Mau, ST didampingi Area Manager WVI Wilayah Timor Perbatasan, Rikardus Wewo dan Pengurus KGPP KWI Indonesia, Romo Bimo Prakoso, OFM.
Hadir pada kesempatan itu peserta dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecana (DP3AP2KB), Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Gereja Kristen GMIT, RRI Atambua, Kelurahan Umanen, Tutor PAUD, Disabilitas, Relawan Sosial dan Fasilitator.
Area Manager WVI Wilayah Timor Perbatasan, Rikardus Wewo menjelaskan bahwa, ada empat sektor yang menjadi fokus perhatian Wahana Visi Indonesia dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan anak di wilayah perbatasan yakni sektor Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Perlindungan.
Lebih lanjut, Rikardus menekankan bahwa dukungan pemerintah daerah sangat penting agar rencana aksi dan gugus tugas Kabupaten Layak Anak dapat berjalan optimal. Menurutnya, pemenuhan hak anak tidak bisa hanya dibebankan pada satu dinas, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap lahir rencana tindak lanjut yang nyata, sehingga semakin banyak anak-anak Indonesia yang merasakan hak-hak mereka terpenuhi secara utuh,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala BP4D Kabupaten Belu, Fredrikus L. Bere Mau, ST dalam sambutannya mengatakan, pemberdayaan dan perlindungan anak harus dimulai dari penguatan peran keluarga dan sektor pendidikan guna membentuk karakter anak, memberikan perlindungan dasar serta memastikan lingkungan tumbuh kembang yang aman dan suportif bagi masa depan mereka.
Ia menekankan bahwa penguatan kapasitas pemberdayaan sosial dan perlindungan anak berbasis nilai harus dilakukan secara berkelanjutan untuk dapat merumuskan program-program yang berdampak langsung dan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Belu ini berharap adanya sinergi antar pihak untuk menciptakan kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif, responsif gender dan berpusat pada perlindungan anak.
“Program ini diharapkan dapat menguatkan masyarakat, meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan, serta mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam perencanaan pembangunan, sehingga berdampak nyata pada pengurangan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Belu”, ungkapnya
Penguatan Kapasitas Pemberdayaan, Inklusi Sosial dan Perlindungan Anak dilanjutkan dengan penyajian materi oleh Pdt. Natalia Nunuhitu mengenai Pemberdayaan Berbasis Iman dan Rm. Bimo Prakoso, OFM, dengan materi Sebuah Proses Transformasi Dalam Alkitab.
