Atambua – Pemerintah Kabupaten Belu resmi memulai tahapan strategis perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belu Tahun 2027. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu di Gedung Wanita Betelalenok, Atambua, Kamis (29/01/2026).
Forum konsultasi publik ini bertujuan untuk menjaring aspirasi, masukan, dan saran dari berbagai pemangku kepentingan guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan tepat sasaran.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Belu, Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Kepala Bapperida Provinsi NTT, Staf Khusus, akademisi dari Universitas Pertahanan RI dan Universitas Timor, perwakilan organisasi internasional seperti ChildFund dan Wahana Visi Indonesia, serta seluruh pimpinan perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Belu.
Forum ini menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan arah pembangunan Kabupaten Belu tetap selaras dengan visi pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2025–2029, yakni “Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis, dan Berbudaya.”
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST, menegaskan bahwa penyusunan RKPD tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus mampu menghadirkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pembangunan Kabupaten Belu tidak boleh berhasil di atas kertas, tetapi gagal di meja makan rakyat,” tegas Wakil Bupati.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas belanja daerah, terutama di tengah keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat. Setiap perangkat daerah diminta menyusun program dan kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang jelas, fokus pada isu strategis, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Belu telah menetapkan 10 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2027, yaitu:
- Pendidikan, melalui peningkatan kualitas pendidikan dasar.
- Kesehatan, dengan menjamin akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Pertanian, melalui penguatan kapasitas petani dan ketahanan serta kedaulatan pangan lokal.
- Ekonomi, dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.
- Tenaga Kerja, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan akses pasar kerja.
- Perumahan, melalui penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.
- Air Bersih, dengan pemenuhan kebutuhan air baku yang aman dan berkelanjutan.
- Digitalisasi Layanan, menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
- Kesejahteraan Aparatur, melalui pemberian tambahan penghasilan bagi ASN, termasuk guru dan tenaga kesehatan.
- Budaya dan Pariwisata, dengan mewujudkan Atambua sebagai Central Festival of Timor untuk memperkuat peran Belu sebagai simpul budaya dan pariwisata kawasan perbatasan serta diplomasi budaya lintas negara.
Melalui forum konsultasi publik ini, Pemerintah Kabupaten Belu membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar perencanaan pembangunan Tahun 2027 benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan.
Sinergi antara pemerintah, DPRD, akademisi, mitra pembangunan, dan masyarakat diharapkan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Belu yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat
