TEKO KAB. BELU WAJIB MENJADI PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU—Jumat (15/03), Pemerintah Kabupaten Belu bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Ketenagakerjaan (NAKER), menggelar Rapat Pelaksanaan Program Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kontrak Kabupaten Belu.

Dalam rapat yang dilaksanakan di Hotel Timor Atambua ini, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Belu, Verry Boekan yang saat itu hadir sebagai narasumber mengatakan Pegawai Pemerintahan non ASN atau istilah lainnya sebagai Pegawai Kontrak Daerah wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan amanat Undang- Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebih, orang duduk dan dalam ruangan

“Sampai dengan saat ini belum semua Tenaga Kontrak (TEKO) masuk sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,’’ ujar Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Belu, Verry Boekan dalam rapat pelaksanaan program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kontrak di Hotel Timor, Jumat (15/03).

Verry menambahkan, banyak manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang diprogramkan, namun khusus tenaga Kontrak Daerah program yang dilaksanakan untuk melindungi tenaga kerja yakni Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Manfaat jaminan kecelakaan kerja biaya transportasi dan biaya pengobatan atau perawatan ditanggung BPJS Ketenagakerjaaan dan untuk jaminan kematian, BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan sebesar Rp.24.000.000,- kepada ahli waris.

‘’Dengan iuran yang wajib dibayar sejumlah Rp.8.964 per bulan, banyak manfaat yang akan diperoleh tenaga kerja. Intinya negara melindungi segenap masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban sesuai amanat UU,’’ tuturnya.

Gambar mungkin berisi: 4 orang, dalam ruangan

Untuk meningkatkan kerjasama perlindungan sosial para pegawai Non ASN tersebut kata Verry, pihak mereka akan membentuk tim bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, OPD terkait, untuk segera melakukan penandatanganan MoU, yang mana menjadi satu acuan yang kuat untuk diajukan ke DPR agar bisa dianggarkan dalam APBD Kabupaten Belu.

Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Drs. Petrus Bere dalam sambutannya mengungkapkan bahwa berdasarkan surat Bupati Belu, Pemerintah Kabupaten Belu telah mengangkat tenaga kontrak sebanyak 1.480 orang di Tahun 2019. Kaitannya dengan program BPJS Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Belu akan berusaha mendorong seluruh pimpinan OPD untuk ikut dalam pelaksanaan program perlindungan BPJS ketenagkerjaan bagi Tenaga Kontrak Daerah di Kabupaten Belu.

Gambar mungkin berisi: 3 orang, orang duduk dan dalam ruangan

“Hari ini saya mengundang seluruh OPD disini untuk menginformasikan tetang manfaaat BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, Pemerintah akan berusaha agar semua TEKO wajib ikut program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang akan ditanggung Pemda Belu,” kata Sekda Belu saat membuka Rapat Pelaksanaan Program Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
Sekda Belu meminta agar di Tahun 2019 ini seluruh Pimpinan OPD, Camat dan Lurah yang mempunyai Tenaga Kotrak Daerah pada OPD mereka untuk mendaftarkan TEKO yang ada menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena dalam UU mengamanatkan bahwa pemberi kerja Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan secara bertahap.

Pantauan dilokasi, rapat tersebut diikuiti peserta pejabat dari OPD lingkup Pemkab Belu, Camat, Lurah dan unsur BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Belu.

Berita/Foto: Norci Man & Jun NaiButi

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.