TAHUN 2020, PEMDA BELU MELALUI DINAS KOMINFO MENERAPKAN PERDA 2 TAHUN 2019

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU — Kamis (21/11), Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Belu – Ferdinandus Bone Lau, S.IP di dampingi Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi – Djitro DJ. Muskanan, S.Sos membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Penerapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2020, berlangsung di Cafe Angkasa Atambua.

Tujuan dari Kegiatan Sosialisasi Penerapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2020 ini adalah untuk memberikan informasi kepada para pemilik menara maupun penyedia jasa layanan jaringan telekomunikasi tentang pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kefua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu nomor 10 tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dalam sambutannya Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Belu – Ferdinandus Bone Lau, S.IP mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi hari ini sebenarnya memiliki nilai positif bagi pemerintah, pelaku bisnis menara, maupun masyarakat dalam hal pendayagunaan jaringan telekomunikasi diwilayah Kabupaten Belu, yang mana dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

‘’ Saya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat diikuti dengan baik, karena yang hadir saat ini adalah OPD teknis terkait bersama pemilik menara maupun penyedia layanan telekomunikasi. Sehingga diupayakan agar kedepan apa yang telah disepakati hari ini bersama Dinas Teknis terkait berkenaan dengan retribusi penggendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Belu dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan,’’ tandasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Infrastuktur dan Teknologi – Djitro Dj. Muskanan, S.Sos mengatakan, kegiatan sosialisasi ini sebenarnya untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 tahun 2013 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Kabupaten Belu Nomor 10 tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

‘’ Pembuatan Perda ini melalui proses yang panjang, perda ini akan diterapkan dan akan diberlakukan ditahun 2020. Sesuai data yang dimiliki secara resmi ada kurang lebih 50 menara yang telah berijin. Oleh karena itu diharapkan melalui pertemuan ini jika ada data–data baru, dari pihak pemilik menara, Penyedia Jasa Layanan jaringan baik Telkomsel, Indosat maupun XL agar menyampaikannya kepada pemerintah daerah melalui Dinas Teknis agar terdapat satu data sehingga dapat diketahui secara pasti jumlah menara atau tower telekomunikasi yang tersebar di Kabupaten Belu,’’ kata Djitro Dj.Muskanan,S.Sos.

Lebih lanjut, Kabid Infrastruktur dan Teknologi menyampaikan sebenarnya pertemuan ini lebih ditekankan pada gambaran formulasi perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) karena sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah, yang diukur melalui tingkat penggunaan jasa, jumlah kunjungan tim, maupun variabel jarak tempuh dan variabel jenis konstruksi pada menara. Selain itu sistem pembayaran Retribusi Menara dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) menara kepada para pemilik menara dan koordinasi antar OPD teknis terkait di dalam menyatupadukan rencana tim pada operasionalisasi nantinya dilapangan.

Hadir pada Kegiatan Sosialisasi Penerapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2020 yakni pejabat dari Dinas Bapenda Kabupaten Belu, Dinas BP4D Kabupaten Belu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Satpol PP, Dinas PMPTSP, para pemilik menara, Penyedia jasa layanan jaringan telekomunikasi khususnya telekomsel, indosat dan XL.

Berita/Foto: Asih Mukti & Novita Bogar

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.