SOSIALISASI SEKALIGUS BIMTEK TINGKATKAN PEMAHAMAN REGULASI SATPOL PP DAN DAMKAR

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU – Kamis (12/12), Tingkatkan pemahaman tupoksi dan Regulasi Pol PP dalam pelaksanaan tugas, Pemkab Belu menggelar sosialisasi Peraturan Perundang – undangan terbaru dan bimbingan teknis (Bimtek) tentang Implementasi Gerakan Satuan Polisi Pamong Praja Ramah dalam penegakan perda serta pembinaan karir pejabat fungsional bagi Anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Belu. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Belu – Frans Manafe, S.Pi bertempat di Aula lantai satu Kantor Bupati Belu.

Bupati Belu – Willybrodus Lay, SH diwakili Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Belu – Frans Manafe, S.Pi mengungkapkan sosialisasi dan bimtek diharapkan menjadi salah satu momen untuk meningkatkan kapasitas personil Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) agar dalam menjalankan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku.


“ Tentunya, kita mengharapkan kegiatan yang dilakukan bagi seluruh anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran ini mampu melahirkan sikap Profesionalisme dan yang lebih ditekankan adalah bersikap ramah dalam menjalankan tugas mereka di lapangan,” tegas Asisten II Setda Belu – Frans Manafe.

Adapun Narasumber dalam kegiatan ini yakni Kepala Satpol PP Provinsi NTT – Ir. Cornelis Wadu, M.Si, Kasubdit Tata Operasional dan Standarisasi Direktorat Polisi Pamong Praja dan Linmas – Benny M. Pakpahan,S,MT dan Kasi Wilayah I Subdit Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP – Budi Sohibul Hayat,S.Psi,M.Si.

Menurut Kepala Satpol PP Provinsi NTT – Ir. Cornelis Wadu, M.Si, momentum sosialisasi dilakukan terkait tugas dan fungsi serta kewenangan SatPol PP berdasarkan PP No.14 Tahun 2014 dan juga sekaligus memberikan ruang bahwa ada peluang untuk satuan Pol PP menjadi Pejabat Fungsional sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI No 4 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pol PP dan angka kreditnya. Oleh karena itu, momentum ini harus dimanfaatkan secara baik dalam rangka mendorong dan menunjukan bahwa Pol PP memiliki tugas yang cukup berat dalam menciptakan kondisi kententeraman dan ketertiban di Kabupaten Belu.

“ Karena itu, saya mendorong teman – teman Polisi Pamong Praja di Kab. Belu untuk tetap semangat dan terus semangat dalam membantu Kepala Daerah dalam menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban,” tandasnya.

Sementara itu, Kasubdit Tata Operasional dan Standarisasi Direktorat Polisi Pamong Praja dan Linmas Kemendagri – Benny M. Pakpahan,S.MT menjelaskan hal yang lebih ditekankan dalam materi yang disampaikan dalam kegiatan ini terkait Regulasi. Salah satunya PP No. 16 tahun 2018 sebagai landasan utama Pol PP untuk bekerja sehingga tidak mengalami kendala – kendala dan melanggra HAM dalam menegakan Perda.

“ Jadi, semua tugas Pol PP ini dilandasi dengan Regulasi. Makanya antara lain subtansi yang disampaikan adalah terkait regulasi supaya ketika teman – teman Pol PP melakukan tugasnya jangan sampai melanggar regulasi yang ada,” imbuh Benny usai memaparkan materinya dalam kegiatan tersebut.

Berita/ Foto: Norci Man, Asih Mukti & Hengki Mao

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.