SOSIALISASI PERMEN HUKUM DAN HAM RI NO. 3 TAHUN 2020

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU—Senin (10/02), Kantor Imigrasi kelas II TPI Atambua menggelar kegiatan Sosialisasi Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2020, surat edaran PLH. DIRJENIM No. IMI- 0954.GR.01.01 Tahun 2020 tentang ‘’Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT)’’, berlangsung di Circuit Resto Atambua.

Kegiatan sosialisasi di buka secara resmi oleh Kepala Kantor Imigrasi kelas II TPI Atambua – K. A. Halim dan dihadiri perwakilan KKP Kelas III Kupang Wilker Plbn Motaain – Dr. Imelda dan Unsur Forkompinda Plus Kabupaten Belu serta perwakilan dari Kesbangpol Kabupaten Belu.

Kepala Kantor Imigrasi kelas II TPI Atambua – K. A. Halim usai kegiatan menuturkan sosialisasi tentang Permen Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2020 ini berkaitan dengan virus corona yang terjadi dinegara Cina yang sangat meresahkan masyrakat dunia. Oleh karna itu Sebagai langkah antisipatif terhadap warga negara Cina yang masuk ke Indonesia maupun warga negara asing yang pernah tinggal atau mengunjugi negara Cina dalam kurun 14 hari akan ditolak untuk masuk ke Wilayah Indonesia.

Dikatakannya, Implementasi dari Permen Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2020 ini kita timpahkan kepada stakeholder yang ada di perbatasan bahwa Negara kita sudah mempunyai standar LSOB, dimana untuk menangani warga negara cina yang terjangkit virus corona dapat kita berikan ijin tinggal yakni berupa ijin tinggal darurat, kalau mereka belum sempat dijemput kembali kenegaranya sampai batas waktu kita harus tetap memantau perkembangannya.

“Selama ini Pemerintah cina selalu menjemput penduduk mereka yang tinggal di negara lain yang berada di seluruh dunia terutama mereka yang terkena virus corona, dan kami di perbatasan selalu bersinergitas dengan instansi terkait terutama pihak kesehatan untuk memantau perkembangan virus yang telah meresahkan penduduk dunia ini,,’ tegasnya.

Lebih lanjut K. A. Halim mengatakan sebelum pengunjung masuk ke wilayah Indonesia terlebih dahulu meraka harus melewati alat termoscanner, dan akan terlihat bahwa apakah pengunjung tersebut terjangkit virus corona atau tidak, terutama suhu badannya yang dilihat, dan kalau memang sudah memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti maka pihak kesehatan akan menangani secara langsung.

“Hingga saat ini di perbatasan belum ditemukan warga negara cina yang terjangkit virus mematikan ini, dan memang selama ini jarang sekali warga negara Cina masuk ke Timor leste maupun masuk ke negara Indonesia,” jelasnya.

Penghentian sementara ini akan terus dilakukan sambil menunggu perkembangan dari negara cina terkait perkembangan virus yang sampai saat ini masih dicari vaksinnya. Kalau memang vaksinnya sudah ditemukan dan orang yang terkena virus corona itu bisa di obati mugkin kebijaksanaan yang sifatnya sementara ini bisa ditinjau lagi kembali.

Pemateri dalam kegiatan sosialisasi Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.3 Tahun 2020 ini yakni Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua – K. A. Halim dan perwakilan KKP Kelas III Kupang Wilker Plbn Motaain – Dr. Imelda dengan materinya waspada virus corona.

Berita/Foto: Asih Mukti & Jun Naibuti

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.