RAPAT TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEKERJA INDONESIA DAN TENAGA KERJA AKAD TINGKAT KABUPATEN/KOTA PROVINSI

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU—Kamis(22/08), Dinas Koperasi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu mengadakan rapat teknis pembentukan kelompok kerja Pelayanan Terpadu perlindungan Pekerja Indonesia dan Tenaga Kerja Akad tingkat Kabupaten/Kota Provinsi, Program Pembinaan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2019 yang berlangsung dilantai I kantor Bupati Belu.

Gambar mungkin berisi: 1 orang, duduk dan keramaian

Bupati Belu – Willybrodus Lay, SH dalam arahannya mengatakan pembentukan kelompok kerja (Pokja ) ini sangat penting karena bisa membantu melindungi para pekerja migran perantau. Para pekerja migran merupakan pahlawan devisa yang selama ini tidak mendapatkan apresiasi, untuk itu kita sebagai pemerintah jangan mempersulit para pekerja migran perantau, kita harus membantu dengan cara membuat dokumen-dokumen agar pekerja migran dapat bekerja ke luar negeri dengan cara yang legal.

Gambar mungkin berisi: 3 orang, orang duduk, tabel dan dalam ruangan

Bupati juga berpesan kepada para camat untuk dapat bekerjasama dengan para Kepala Desa maupun Lurah, untuk mengetahui masyarakat yang bekerja sebagai Migran untuk di setiap Perusahaan dimana saja.

Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penyelesaian Hubungan Industri pada Dinas Koperasi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur – Dra. These E. Ndolu Eoh, M.A mengatakan pembentukan Pokja ini harus dilakukan karena memiliki beberapa dasar yakni UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia dan memiliki Perda Provinsi NTT Nomor 14 Tahun 2008 tentang pencegahan.

Gambar mungkin berisi: 1 orang, duduk, tabel dan dalam ruangan

Lebih lanjut Kepala seksi juga menambahkan pada tanggal 07 – 09 Mei 2019 telah di lakukan workshop bersama para Bupati se-NTT, dalam Workshop tersebut Gubernur NTT telah melakukan MOU bersama dengan Bupati dan Forkomopinda se-NTT, salah satu isi MOU atau Kesepakatan Bersama ini yakni Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membentuk Pokja pelayanan terpadu, perlindungan PMI dan Tenaga Kerja Akad. Dari hasil workshop terdapat beberapa Rekomendasi yang dihasilkan diantaranya Pemerintah kabupaten/kota wajib melaksanakan dan mensosialisasikan Keputusasn Gubernur No 357-358 Tentang Moratorium (Perhentian Sementara Pengiriman bagi yang tidak Berkompetensi). Pemerintah secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi sampai Desa harus melakukan peran secara optimal sesuai kewenangannya terkait perlindungan PMI dan Tenaga Kerja Akad, pemerintah wajib mensosialisasi secara berkesinambangun tentang pencegahan PMI dan Tenaga Kerja Akad Nonprosedural dan Human Traficking.

Rapat Teknis Pembentukan Pokja Pelayanan terpadu diikuti Para Camat se-Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.

Foto/Berita: Anna Ukat & Sipri Luma

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.