PEMKAB BELU RAPAT BERSAMA BPH MIGAS RI BAHAS KELANGKAAN BBM

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU—Selasa (08/10), Wakil Bupati Belu – Drs. J. T. Ose Luan memimpin rapat Pembahasan terkait Pendistribusian, Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu (Minyak Solar) bertempat di Ruang kerja Bupati Belu .

Gambar mungkin berisi: 4 orang, orang duduk, tabel dan dalam ruangan

Wakil Bupati Belu – Drs. J. T. Ose Luan mengatakan rapat bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH MINGAS) yang memiliki peran pengawasan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, dan pendistribusian BBM. Kehadiran BPH MIGAS di Kabupaten Belu dikarenakan pada akhir-akhir ini diKabupaten Belu mengalami kelangkaan BBM khususnya Solar, sehingga melakukan pemantauan dan mensosialisasikan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 kepada Pimpinan OPD dan Instansi terkait termaksud Pertamina dan Pemilik SPBU.

Selanjutnya Wakil Bupati Belu juga menambahkan dalam rapat tersebut BPH Migas menjelaskan tentang bagaimana hasil pemantauan mereka di Kabupaten Belu, dimana secara kasat mata menemukan dan melihat secara langsung terjadi penjualan BBM disepanjang jalan mulai dari Atambua sampai ke Kabupaten TTU, dan menurut mereka itu tidak sejalan dan searah dengan aturan perpres.

Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebih dan orang duduk

“ Oleh karena itu dalam pembicaraan tersebut kita berupaya untuk bagaimana menggali permasalahan apa yang terjadi sehingga membuat kelangkaan tersebut. Sesuai dengan keterangan dari Kapolres dan beberapa peserta rapat bahwa kelangkaan tersebut terjadi dikarenakan antrian jeregen yang panjang di setiap SPBU yang ada di Kabupaten Belu, dan juga pengisian kendaraan-kendaraan proyek dan kendaraan diatas kendaraan yang beroda 6 yang dimana dalam Perpres No.191 Tahun 2014 tidak dibolehkan kendaraan diatas roda 6 tidak boleh mengisi BBM Subsidi,” tegas Wabup Belu.

Lebih lanjut Wakil Bupati Belu juga menambahkan, BPH Migas menegaskan kepada Pemerintah dan Instansi terkait untuk melakukan penertiban terhadap masyarakat yang membawa jeregen untuk mengisi BBM di SPBU dan pihak pertamina dan pemilik SPBU supaya bersama pemerintah dan aparat yang ada untuk bekerjasama menertibkan kendaraan – kemdaraan yang beroda 6 keatas dan diindikasi kendaraan beroda 6 untuk kegiatan Proyek dan industri supaya tidak mengisi BBM Subsidi.

Wabup juga mengatakan bahwa dari hasil diskusi disepakati agar diwajibkan setiap SPBU untuk memasang CCTV sehingga bisa dilakukan pengontrolan internal oleh pihak SPBU dan juga pengontrolan oleh Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah, Kapolres, Satpol PP dan Unit terkait lainnya.

“ Pemerintah Kabupaten akan berupaya untuk menyesuaikan dengan peraturan Perpres No. 191 Tahun 2014, sehingga kita tidak lagi mengalami kelangkaan, dan karena dasarnya kuota yang diberikan setiap Kabupaten diseluruh Indonesia menurut BPH migas sangat mencukupi, hanya manejemen pengelolaan penyaluran dan pendistribusian yang harus diperbaiki di lapangan,” ujar Ose Luan.

Gambar mungkin berisi: 2 orang

Sementara itu Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas ( BPH MIGAS ) Republik Indonesia – Sumihar Panjahitan mengatakan dalam pengawas BPH MIGAS banyak ditemui hal-hal yang kurang baik, karena melihat di SPBU tertentu di Kabupaten Belu yang melayani Jergen dan juga kendaraan diatas roda 6. Anggota Komite BPH MIGAS juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Belu dan Aparat Kepolisisan maupun TNI untuk mengawasi agen-agen eceran yang berada di pinggir jalan. jika tidak adanya pengawasan yang lebih ketat maka akan megakibatkan alokasi kuota BBM yang di berikan akan terlampaui, hal ini yang memicu langkanya BBM di Kabupaten Belu.

Rapat Pembahasan diikuti oleh anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas ( BPH MIGAS ) Republik Indonesia – Sumihar Panjahitan, Kasubdid Pengaturan BBM BPH MIGAS – I Ketut Gede Aryawan, Retail Fuel Marketing Mor V Pertamina Cabang Kupang – Reggi Senjamg Paramgarjita, Pimpinan OPD, Kapolres Belu – AKBP Christian Tobing, S.I.K.,M.Si, Danramil 1605-01 Kota Atambua – Mayor Kaf. Yatman, Kepala Pertamina TBBM Depot Atapupu, Agen PT. Kuda Laut, PT. Samara, PT. Helmy Pratama, para Pemilik Sub Penyalur dan Para Pemilik SPBU .

Berita/Foto: Anna Ukat & Sipri Luma

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.