OMBUDSMAN NTT APRESIASI BUPATI BELU DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU—Selasa (30/07), Ombudsman NTT mengapresiasi terobosan yang di lakukan Bupati Belu di Bidang Pelayanan Publik, Sebagaimana yang di lansir pada laman ANTARA News, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Darius Beda Daton, mengapresiasi inovasi Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua di Kabupaten Belu yang dihadirkan pemerintah setempat.

Gambar mungkin berisi: 2 orang, orang tersenyum, orang berdiri dan luar ruangan

“Plaza Pelayanan Publik Timor Atambua yang dihadirkan Pemkab Belu ini sebagai langka luar biasa dan baru pertama di NTT,” katanya kepada Antara di Kupang, Selasa.

Ia mengatakan, Plaza Pelayanan Publik di Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste itu sama halnya seperti mall Pelayanan Publik di berbagai daerah lain di Tanah Air seperti Jakarta, Surabaya, Banyuwangi.

Dijelaskannya, melalui inovasi ini Pemkab Belu menghadirkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) dan Kementerian atau lembaga dalam satu kantor. Di antaranya seperti, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, Kantor Pos, dan lainnya.

Gambar mungkin berisi: 3 orang, orang duduk dan dalam ruangan

“Setiap OPD teknis disiapkan ruangan untuk melayani perizinan maupun non perizinan, serta kementerian atau lembaga seperti pelayanan SIM oleh Kepolisian, paspor oleh Imigrasi, bea cukai, dan perpajakan,” katanya.

Menurut Darius, inovasi yang baru dihadirkan pada Januari 2019 lalu itu sangat memudahkan masyarakat sebagai penggunan layanan yang bisa mendapatkan pelayanan dalam waktu cepat karena pemangkasan prosedur layanan yang panjang.

Masyarakat atau pemohon pelayanan, lanjutnya, hanya datang di plaza tersebut dan tidak perlu bolak-balik ke berbagai OPD.

“Khusus untuk Imigrasi dan SIM memang belum bisa dicetak di plaza tersebut karena server dan fasilitas lain yang tidak mudah dipindahkan,” katanya.

Gambar mungkin berisi: 1 orang, duduk, tabel dan dalam ruangan

Ia menjelaskan, selain itu dibuatkan pula integrasi sistem dengan aplikasi dan terhubung ke sistem pelayanan dari satu pintu atau Online Single Submission (OSS) di BKPM pusat bagi pelayanan perizinan tertentu sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24/2018 Tentang OSS.

Untuk itu, Darius berharap inovasi pelayanan publik ini bisa menjadi contoh untuk diterapkan pemerintah daerah lainnya di provinsi berbasiskan kepulauan itu.

“Mudah-mudahan ini bisa dicontoh Pemda lainnya untuk memperbaiki sistem pelayanan publik kita yang selama ini masih terus dikeluhkan warga,” katanya.

.
Berita/Foto: ANTARA News

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.