MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT DESA LEWAT BUMDES

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU – Rabu (24/04), Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Belu yang diwakili oleh Kepala Bidang Bina Kepemerintahan Desa, Adrianus Mones, S.STP  dalam dialog Aspirasi TORA di RRI Atambua. Dialog Aspirasi TORA dilakukan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu dan RRI Atambua. Dalam dialog ini membahas tentang penggunaan dana desa yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat desa.

Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebih

Kepala Bidang Bina Kepemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Belu, Adrianus Mones, S.STP  mengatakan bahwa tupoksi dinas PMD lebih menekankan untuk tata kelola Pemerintah Desa yang baik dan program pemberdayaan masyarakat lewat berbagai segi seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peningkatan kapasitas masyarakat di bidang Teknologi Tepat Guna (TTG), fasilitasi kader – kader posyandu dan kegiatan di bidang PKK. Saat ini dinas PMD lebih memprioritaskan kepada BUMDes untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat di Desa.

“Untuk menyiapkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan benar telah tersedia 26 buku administrasi penduduk yang harus dilengkapi oleh Pemerintah Desa sehingga administrasi desa lebih tertata dengan baik,” ungkap Adrianus Mones Kepala Bidang Bina

Kepemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Belu dalam dialog Aspirasi TORA pada Rabu (24/04).
Kaitannya dengan pembiayaan di desa, Mones menyebutkan ada empat sumber dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan desa, yaitu Dana Desa langsung dari Pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD II, dan bagi hasil pajak serta bagi retrebusi daerah. Masing–masing sumber dana ini berbeda nilainya dan diperuntukan sesuai hasil Musyawarah Desa (Musdes) atau kebutuhan Desa.

Gambar mungkin berisi: 1 orang, duduk dan dalam ruanganGambar mungkin berisi: 1 orang, duduk dan dalam ruangan

“Pagu Dana Desa bervariasi dan meningkat dari tahun ke tahun dengan jumlah dana desa di tahun 2019 sebesar Rp.84.043.335.000,-. jumlah ADD kurang lebih 55 miliar dan untuk hasil pajak dan retrebusi daerah sekitar 1 miliar rupiah,” tutur Mones.

Lebih lanjut Kabid Bina Kepemerintahan Desa mengatakan, untuk tahun 2019 pemerintah memfokuskan pada pengelolaan BUMDes karena BUMDes lahir sebagai lembaga desa yang berfungsi menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki desa dan penyertaan modal dari desa sendiri. Sampai dengan saat ini sebagian desa yang ada di Kabupaten Belu sudah mengelola BUMDes, sehingga tidak ada kata Desa tertinggal di Kabupaten Belu.

Kepada masyarakat Desa, Kabid berpesan agar masyarakat lebih proaktif dalam Musyawarah Desa (Musdes) sehingga semua kebutuhan masyarakat bisa diidentifikasikan, bukan hanya atas kepentingan dan kemauan satu dua orang.

Foto/Berita: Norci Man & Jhon Dasilva

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.