KABID POLITIK DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA KESBANGPOL GELAR SEMINAR PROPER PIM III

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU – Selasa (02/07), Kepala Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu – Apolinaris M. Susar, S.Sos menggelar seminar Proyek Perubahan (Proper) Diklat Pim III angkatan XXIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 berlangsung di Aula Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Belu. Apolinaris M. Susar, S.Sos yang sebagai Project Leader pada Diklat PIM III ini mengangkat judul tentang “Optimalisasi Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah”.

Gambar mungkin berisi: 16 orang, orang tersenyum, orang berdiri dan dalam ruangan

Dalam pemaparannya, Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga mengatakan bahwa Proyek Perubahan yang ia garap dalam rangka diklat Pim III tentang Optimalisasi Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah ini merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Belu, sehingga berjalan sesuai harapan.

Gambar mungkin berisi: 1 orang

“Proyek perubahan ini merupakan proses dari sebuah tahapan diklat Pim III untuk memenuhi persyaratan, ada tiga tahapan yang harus dilalui yaitu tahapan jangka pendek, jangka menengah dan tahapan jangka panjang. Dan perlu kita ketahui, mekanisme kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Belu sampai dengan saat ini masih berjalan tidak sesuai dengan harapan. Dan bahkan masih menggunakan cara konvensional atau manual. Karenanya, setelah saya mengikuti kegiatan diklat ini saya menemukan inovasi untuk mengoptimalkan kembali kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Belu dengan merubah ke versi baru yaitu melalui fitur whatsapp,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, program kegiatan Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah merupakan perintah dari pada Permendagri No 61 Tahun 2011 tentang Pemantauan, Pelaporan, dan evaluasi Perkembangan Politik di Daerah bahwa untuk mengetahui perkembangan politik di Daerah dan menciptakan stabilitas politk pemerintahan yang kondusif di daerah, maka perlu melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan.

Gambar mungkin berisi: 6 orang, orang duduk dan dalam ruangan

“Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan perkembangan politik di daerah. Didalam perintah permendagri No 61 Tahun 2011 juga sudah diatur secara rinci mulai dari pelaksanaan hingga pendanaannya yang mana sudah dibebankan kepada Pemerintah Daerah, karena itu, ini menjadi alasan saya mengangkat judul optimalisasi ini dalam proper saya, sehingga bisa berjalan sesuai harapan,” tutur Kabid Politik dan hubungan Antar Kelembagaan Kesbangpol Belu.

Selain mensosialisasikan kepada ASN di Lingkup Kesbangpol Kabupaten Belu, Apolinaris mengakui bahwa sudah disosialisasikan kepada dua Kecamatan yakni Kecamatan Lamaknen Selatan dan Kecamatan Nanaet Duabesi. Sehingga dalam jangka menengah nantinya bisa menyiapkan perangkat lunaknya dan membentuk satu fitur untuk mengetahui perkembangan politik di Kabupaten Belu.

“Branding daripada proper ini adalah Si Mantap Poldah atau Sistim Informasi Pemantauan Perkembangan di Daerah. Dalam tahapan jangka pendek atau 60 hari kegiatan ini saya sudah melakukan sosialisasi di dua kecamatan di Kabupaten Belu. Dan untuk jangka menengahnya akan disiapkan kelengkapan perangkat lunaknya untuk membentuk suatu fitur dari Si Mantap Poldah itu. sehingga pelaksanaan pemantauan perkembangan di daerah yang masih bersifat manual bisa kita alihkan ke sistem baru tersebut,” kata Project Leader Apolinaris.

Ia Berharap, semua Stakeholder yang tergabung dalam tim Pemantau bisa berperan aktif membantu menginformasikan perkembangan politik di Kabupaten Belu.

Hadir juga dalam seminar Proper tentang Optimalisasi Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah ini Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Belu – Maria Goreti Kiik,SH yang juga hadir selaku Mentor Project Leader Pim III, Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Belu – Hironimus Mau Luma, S.Pd, MM, Kepala Bidang Trantib pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu – Alcino Dosantos Martins,S.Sos dan seluruh ASN di Lingkup Kesbangpol Kabupaten Belu.

Gambar mungkin berisi: 1 orang

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Belu selaku mentor mengatakan bahwa kehadirannya pada kegiatan ini sebagai salah satu pendamping Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga dalam mengikuti diklat kepemimpinan III angkatan XXIII Provinsi NTT Tahun 2019. Asisten I juga menambahkan selain sebagai pendamping, ia juga berperan sebagi seorang mentor dan harus menyetujui rancangan Proper yang digarap peserta diklatnya.

“Rancangan yang dipilih ini telah disetujui dan kelanjutannya pada tanggal 17 Juli 2019 akan di prestasikan pada seminar diklat Pim III di Kupang. Jadi, perlu adanya tanggapan dan masukan dari kita semua untuk penyempurnaan,” tegas Asisten I Sekda Belu.

Asisten I juga Berharap, Setelah menyusun proper ini hendaknya ada perubahan dan ditindaklanjuti sesuai dengan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sehingga kedepannya memberikan dampak positif terhadap pemantauan perkembangan politik di daerah.
Berita/Foto : Norci Man & Bene Luan

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.