DINAS NAKERTRANS GANDENG BBPLK AJAK MASYARAKAT TINGKATKAN SDM

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU—Rabu (20/03), Tugas utama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Belu sebagai Instansi Pemerintah dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada wilayah kerjanya adalah merumuskan kebijakan ketenagakerjaan, administrasi ketenagakerjaan, pengawasan tenaga kerja dan transmigrasi, pelaporan dan evaluasi bidang tenaga kerja. Terkait tugas dan fungsinya tersebut, maka Disnakertrans memiliki beberapa wewenang perizinan seperti izin mempekerjakan Tenaga Asing, izin operasional perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh, Kartu dan izin ketenagakerjaan, izin kerja hingga izin Lembaga Pelatihan Kerja.

Sesuai dengan visi dan misi Disnakertrans untuk 5 Tahun ke depan yakni meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas, berdaya saing dan penguatan pelayanan transmigrasi, meningkatkan kualitas kompetensi dan produktivitas pelayaanan kesempatan kerja sesuai dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia dan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian yang mana dalam Undang–Undang tersebut ada 2 program besar yang sudah di lakukan di Tahun 2019 yakni bidang transmigrasi dan ketenagakerjaan.

Gambar mungkin berisi: 2 orang, orang duduk

Untuk bidang transmigrasi telah dilakukan kegiatan pembangunan berupa perumahan trans bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penggadaan mesin penggiling padi, pembuatan jalan sepanjang1 kilo meter, pembuatan irigasi sepanjang 1 kilo meter dan pengadaan benih padi di Desa Sanabibi, Kecamatan Tasifeto Timur dan pembangunan fasilitas umum berupa sarana pendidikan, sarana ibadah, kantor, Unit Pengelolah Teknis (UPT) di Piebulak, Kecamatan Lamaknen Selatan termasuk di dalamnya pembangunan fasilitas olahraga seperti bola voli dan futsal di Desa Loonuna, Kecamatan Lamaknen Selatan.

Untuk bidang tenaga kerja, Disnakertrans selama 3 bulan sudah melakukan kerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang, Bandung dan Bekasi. Untuk pelatihan di BBPLK Semarang, Disnakertrans telah mengirim sebanyak 16 orang guna mengikuti pelatihan berbasis kompetensi seperti administrasi perkantoran, barding, menjahit dan komputer selama satu setengah bulan. Untuk BBPLK Bandung, telah mengirim 6 orang guna mengikuti pelatihan otomotif, konvensional dan injeksi. Sementara untuk BBPLK Bekasi Disnakertrans mendapat jatah 14 orang untuk mengikuti pelatihan komputer, perakitan komputer, teknisi komputer, teknisi AC, barista/pariwisata, teknisi telepon seluler, customer service, design graphies dan network profesional di BBPLK Bekasi.

“Mudah–mudahan selama satu semester Tahun ini ada kelanjutan pelatihan baik di Semarang, Bandung maupun Bekasi. Semua kegiatan ini kita terjemahkan sesuai visi dan misi dari Bupati Belu yakni Belu yang berkualitas, manajemen maju, demokratis dan berbudaya demi peningkatan Sumber Daya Manusia.” ungkap Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ( Disnakertrans) Kabupaten Belu, Drs. Laurentius E. Nahak, M.Si di ruang kerjanya.

Ditambahkan, terkait permasalahan yang sering dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seperti TKI ditangkap, Kadis mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi UU No. 18 Tahun 2017 terkait Calon Pekerja Imigran Indonesia di mana dalam UU tersebut, Pemerintah bertugas melindungi para tenaga kerja yang akan di kirim ke luar negeri. Tahun lalu Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan memotorium untuk tidak mengirim tenaga kerja asal NTT ke Malaysia atau negara lain. Tetapi dalam Bulan Februari Tahun ini Pemerintah membuka kembali pendaftaran bagi calon TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri.

“Permasalahan TKI seperti tidak ada hentinya menimpa negeri ini. Mulai dari TKI gagal berangkat, tidak berdokumen dan TKI ditangkap. Hal ini terjadi karena mereka termasuk pekerja–pekerja yang direkrut dengan cara–cara ilegal, sehingga satu–satunya cara yang dilakukan pihaknya ialah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi yakni setiap tenaga kerja dari Kabupaten Belu yang mau keluar dipekerjakan ke luar negeri harus mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di BBPLK yang ada di Provinsi. Apabila tahapan–tahapan ini tidak dilalui, maka akan di pulangkan ke desa asalnya,” ungkap Kadis.

Gambar mungkin berisi: 2 orang, orang duduk dan dalam ruangan

Mengingat terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Belu, Kadis berharap pemerintah seharusnya mengirimkan anak–anak Belu yang sudah berusia di atas 18 Tahun untuk bekerja di luar negeri mengingat gaji diluar negeri itu lebih bagus yakni kurang lebih Rp.4.500.000/bulan, sehingga pihaknya terus mendorong anak–anak di Belu, untuk dilatih sehingga mereka bisa mendapatkan sertifikat kompetensi.

Foto/Berita: Frans Leki & Iska Tae

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.