BUNDA PAUD KAB. BELU RAIH PIN EMAS DARI KEMENDIKBUD-RI

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU – Senin (18/11), bertempat di Gedung Balai Kartini, Kartika Expo Center, Jakarta, Bunda PAUD Kabupaten Belu Ny. Lidwina Viviawaty Ng Lay bersama 22 Istri Bupati/Walikota (Bunda PAUD Kabupaten/Kota) dan 6 Istri Gubernur (Bunda PAUD Provinsi) menerima Pin Emas sebagai penghargaan atas kontribusi dan prestasi dalam melaksanakan tugas menjadi Bunda PAUD di daerahnya.

Gambar mungkin berisi: 1 orang

Merujuk Siaran Pers yang diterima Dinas Kominfo Kab. Belu, Pin Emas tersebut diserahkan oleh istri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ny. Franca Franklin Nadiem Makarim dan disaksikan oleh Ibu Wakil Presiden, Wuri Estu Handayani Maruf Amien, Menteri Koordinator Bidang Pembangungan Manusia dan Kebudayaan, Prof Dr. Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim dan sejumlah istri Kabinet Indonesia Maju. Tema Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional 2019 ini yaitu “Memantapkan Peran Bunda PAUD Menuju PAUD Berkualitas.”

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Harris Iskandar, Ph.D menjelaskan apresiasi kepada Bunda PAUD ini dilakukan karena pemerintah menilai peran Bunda PAUD sangatlah penting untuk menggerakan elemen masyarakat dan sumberdaya yang ada di wilayahnya. Peran Bunda PAUD di seluruh Indonesia harus lebih di tingkatkan lagi. Bunda PAUD merupakan sebuah profesi sukarela, yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga menjadi lokomotif untuk mendorong segenap elemen dalam masyarakat.Gambar mungkin berisi: 1 orang

“Bunda PAUD diharapkan dapat membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di wilayahnya masing-masing yang memiliki potensi untuk mengembangkan layanan PAUD berkualitas,” ujar Dirjen PAUD dan Dikmas.

Dalam kegiatan tersebut, juga akan dilakukan peluncuran Penguatan Pendidikan Karakter PAUD oleh Dirjen PAUD dan Dikmas, Harris Iskandar. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo menjadikan pembanguan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter sebagai prioritas pertama pembangunan.

Pembangunan karakter, lanjut Harris, merupakan kebijakan prioritas pemerintah melalui agenda Nawacita dan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). “Kebijakan tersebut mendorong setiap satuan PAUD untuk mampu mengembangkan jejaring tripusat pendidikan dengan membumikan Pancasila melalui pembiasaan nilai-nilai utama PPK yaitu religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong dan integritas serta pengembangan nilai-nilai berdasarkan visi-misi, kearifan lokal dan kreativitas satuan PAUD masing-masing.

Dikatakan, dalam mendorong layanan PAUD yang berkualitas, Bunda PAUD diharapkan dapat bergandengan tangan dengan semua elemen masyarakat, agar penyediaan layanan PAUD menjadi optimal. Bunda PAUD diharapkan dapat melibatkan kaum ibu secara aktif, mengingat perannya yang sangat penting dalam mendidik anak usia dini dan menjaga kesehatan anak-anak mereka.

Menurut Harris, pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan orang tua, keluarga, dan masyarakat yang memerlukan perluasan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD yang berkualitas. Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan Gerakan Nasional PAUD Berkualitas sejak 19 Maret 2015.

Gambar mungkin berisi: 4 orang, orang berdiri dan teks

“Menyikapi pentingnya PAUD, Pemerintah terus mendorong kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk menghadirkan layanan PAUD Berkualitas. Mengingat besarnya tantangan yang dihadapi, pemerintah membutuhkan dukungan semua pihak. Salah satu yang sangat strategis adalah dukungan dan peran Bunda PAUD, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat desa/kelurahan, sebagai motor Gerakan Nasional PAUD Berkualitas,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud, Muhammad Hasbi menambahkan peran Bunda PAUD sebagai penggerak utama diharapkan dapat menggerakkan semua pihak untuk mewujudkan Gerakan Nasional PAUD Berkualitas melalui kepedulian dan pemberdayaan peran serta masyarakat akan ditingkatkan.

“Dalam rangka memberi arah mewujudkan pedoman peran Bunda PAUD secara optimal, telah disusun norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) dalam bentuk Pedoman sebagai acuan di lapangan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menyediakan akses terhadap layanan PAUD bagi seluruh anak usia dini di Indonesia,” jelasnya.

Upaya ini diwujudkan melalui dikeluarkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 60/2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI), Peraturan Presiden Nomor 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Peraturan Presiden Nomor 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang mewajibkan PAUD Pra-Pendidikan Dasar bagi anak usia 5 dan 6 tahun sebagai salah satu layanan minimal pendidikan yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah mulai 1 Januari 2019.

Foto/Berita: Kemendikbud RI

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.