BKKBN : RAKERDA KKBPK 2019 FOKUS PEMBANGUNAN KELUARGA BERKUALITAS

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU – Kamis (21/03), Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tingkat Provinsi NTT merupakan agenda rutin setiap tahunnya yang dilaksanakan BKKBN NTT, bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program di Tahun 2018 dan mengatur strategi untuk dilaksanakan pada Tahun 2019. Hal ini dilakukan sebagai salah satu acuan program KKBPK yang mengandalkan pada kepentingan masyarakat. Sesuai dengan program yang ditugaskan kepada BKKBN yakni mengendalikan penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebih, lapangan basket dan dalam ruangan

“Membangun suatu keluarga yang dikatakan berkualitas, maka perlu adanya perencanaan yang matang dan berdayaguna supaya mempunyai kebutuhan ekonomi yang mencukupi kehidupan setiap manusia,” ungkap Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Marianus Mau Kuru, SE. MPH saat ditemui sebelum acara sayonara berlangsung, Jumat (21/03) di Atambua Kabupaten Belu.

Dijelaskannya bahwa dari waktu ke waktu program ini diharapkan hendaknya terus mengalami peningkatan dengan target akhir menurunkan angka kelahiran total.

“Provinsi NTT Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total masih mengalami peningkatan 3,4 anak perwanita usia subur pada Tahun 2017, sementara prevalensi Peserta KB aktif masih rendah hanya 41,2%. Tetapi berdasarkan hasil Survey Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (SKAP) Tahun 2018, berhasil menurunkan angka kelahiran total TFR menjadi 3,23 anak perwanita subur dan prevalensi peserta KB aktif meningkat menjadi 42,3%,” tandas Kepala Pewakilan BKKBN NTT.

Gambar mungkin berisi: 2 orang, orang berdiri

Lebih lanjut, Marianus mengatakan dengan angka kelahiran total yang masih tinggi tersebut, telah memberikan dampak pada berbagai sektor pembangunan lainnya, dimana angka kematian ibu di NTT masih tinggi, angka kematian bayi masih tinggi, status gizi buruk masih tinggi dan persoalan Stunting (tinggi badan) pun masih tinggi. Umur harapan hidup penduduk masih rendah yaitu 68 tahun, pengeluaran per kapita NTT masih rendah dengan demikian membuat IPM NTT belum memadai dan bonus demografi sulit untuk diwujudkan.

“Karena itu, BKKBN sebagai salah satu lembaga yang diberikan mandat untuk mewujudkan agenda prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita), tertutama cita ke–3 “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah–daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” Cita Ke–5 “Meningkatkan Kualitas hidup manusia Indonesia,” serta cita ke–8 “Melakukan revolusi karakter bangsa,” yang mana harus dibangun dari Keluarga.

Untuk membantu tumbuh kembang anak, BKKBN telah membuat satu program Bina Keluarga Balita, dimana memiliki tujuan untuk mencerdaskan anak mulai dari usia dini.

Gambar mungkin berisi: 2 orang, orang duduk, tabel dan dalam ruangan

Ditempat yang sama, Kepala Biro Keuangan Pusat, Sri Rahayu mengungkapkan bahwa, persoalan – persoalan yang terjadi di masyarakat NTT bisa teratasi apabila ada kerjasama yang baik dan komitmen dari semua unsur terkait, tidak hanya lewat pembiayaan dari pusat tetapi pemerintah kabupaten/kota pun ikut mendukung program KKBPK dari tingkat pusat untuk menjadikan masyarakat bangkit dan sejahtera.

“Saya mengharapkan pembiayaan dari berbagai sumber ini dikelola sebaik mungkin dan saling mengisi antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan program KKBPK tersebut,” tegasnya.
Pendanaan Program KKBPK ini sendiri bersumber dari pemerintah pusat yang terpisah dari pembiayaan APBD, dengan jumlah kurang lebih 3 Miliar.

Foto/Berita: Norci Man & Jun Naibuti

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.