SOSIALISASI PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENANDATANGANAN KOMITE BERSAMA CEGAH KORUPSI

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU—Selasa (19/11), Bupati Belu – Willybrodus Lay, SH membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi oleh Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Propinsi NTT di Kabupaten Belu dan Penandatanganan Komite Bersama Cegah Korupsi antara KAD NTT dengan Regulator dan Pelaku Usaha, kegiatan berlangsung di Aula Gedung Betelalenok Atambua.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman serta pandangan lebih lanjut terkait Pencegahan Korupsi dan anti korupsi dengan regulator dan pelaku usaha yang ada wilayah Kabupaten Belu. Kegiatan ini dihadiri Ketua Komite Advokasi Daerah Provinsi NTT – Frid Anggi, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi NTT – Sipri Katen, Wakil Ketua LPJKD Pronvinsi NTT – Muhamad Tanu, Kepala Kejaksaan Negeri Atambua – Alfons Loe Mau, Pimpinan OPD, para Camat dan Lurah Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu.

Bupati Belu – Willybrodus Lay, SH dalam sambutannya mengatakan satu hal yang tidak dapat kita pungkiri sesuai data bahwa Provinsi NTT tingkat korupsinya masih terbilang cukup tinggi, upaya–upaya untuk menurunkan tingkaat korupsi yakni dengan adanya pencegahan dan yang lebih utama adalah transparasi pencegahan korupsi dan perencanaan harus jelas, saya gembira karena mendapat laporan dari inspektorat untuk pencegahan korupsi Kabupaten Belu saat ini dengan skor yang diberikan KPK dengan rangking peringkat ketiga setelah Provinsi Manggarai, dan sesuai dengan arahan Presiden yang mengatakan apabila di daerah kita masih ada OTT itu artinya adalah suatu kegagalan, dan sesuai dengan pengarahan Presiden kita harus saling mengingatkan karena perbuatan korupsi ini bahaya jika terus dilanjutkan, konsekuensi hukumnya juga jelas, oleh sebab itu jangan melakukan korupsi, karena korupsi merupakan perbuatan yang tercela dan haram.

Ketua Komite Advokasi Daerah Provinsi NTT – Frid Anggi dalam arahanya mengatakan kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Propinsi NTT dan Ispektorat Kabupaten Belu dan saya gambarkan tentang komite advokasi daerah ini terbentuk dengan inisiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk mewadahi pelaku–pelaku usaha dan stekholder atau regulator atau birokrasi berdiskusi, berkomunikasi untuk bagaimana cara menghindari tindak pidana yang berbau korupsi.

Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Komite Bersama Cegah Korupsi antara KAD NTT dengan Regulator dan Pelaku Usaha oleh Perwakilan dari Pimpinan OPD, Perwakilan Kelurahan, perwakilan Camat dan perwakilan Asosiasi Lapindo yang disaksikan oleh Bupati Belu, Ketua Komite Advokasi Daerah Provinsi NTT, Kepala Kejaksaan Negeri Atambua.

Berita/Foto: Asih Mukti & Jun Naibuti

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.