RAKOR PENERAPAN INSENTIF – DISINSENTIF SEBAGAI INSTRUMEN PENGAWASAN TATA RUANG

Facebookyoutubeinstagram

Dinas Kominfo Kab. Belu — Rabu (23/10), Pemerintah Kab. Belu dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belu mengadakan rapat koordinasi sinkronisasi penyusunan pedoman pemberian Insentif dan Disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kab. Belu. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Belu – Drs. Arnoldus Bria Seo didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belu – Vincent K. Laka, ST, berlangsung di Aula Lantai Satu Kantor Bupati Belu.

Rapat koordinasi sinkronisasi penyusunan pedoman pemberian Insentif dan Disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kab. Belu melibatkan sejumlah OPD lingkup Pemkab Belu, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satpol PP dan Kantor Pertanahan Kab. Belu. Tujuan dari pada rapat koordinasi ini untuk memberikan pemahaman kepada OPD terkait dalam penyusunan pedoman pemberian Insentif dan Disinsentif dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang di Kab. Belu.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Belu dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kepala Dinas PUPR Kab. Belu dalam mengikuti Diklat PIM II pada LAN Jakarta dengan tema Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kab. Belu.

“ Karena itu, hal ini merupakan langkah awal yang baik sehingga bisa tercapainya efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang secara adil di Kabupaten Belu,” tegas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Belu – Arnol Bria Seo ketika membuka Rakor tersebut.

Sementara itu, Kadis PUPR – Vincent K. Laka, ST menjelaskan masih banyaknya pelanggaran – pelanggaran yang berkaitan dengan pengendalian dan pemanfaatan ruang baik itu pelanggaran fungsi, pelanggaran peruntukkan, pelanggaran tapak kawasan dan pelanggaran atas peraturan zonasi dan ketentuan teknis bangunan (gedung / non gedung) serta munculnya konflik – konflik pemanfaatan ruang antar masyarakat dan pemerintah, antar Instansi pemerintah maupun antar tingkatan pemerintahan ( daerah dengan pusat) dan masih banyak persoalan – persoalan yang perlu ditertibkan.

“ Ini merupakan langkah awal, selanjutnya akan ada lagi kesepakatan antar stakeholder yang nantinya akan digagas dalam waktu dekat dan kemudian melakukan studi banding dengan daerah – daerah yang sudah menerapkannya. Setelah itu, pembahasan lebih lanjut yang akan bermuara pada Peraturan Bupati sehingga tahun depan bisa diterapkan di Kab. Belu,” jelas Kadis PUPR.

Ditanyakan soal Diklat PIM II, Kadis PUPR yang juga sebagai Project Leader mengutarakan, inovasi yang digarapnya adalah berkaitan dengan bidang kerjanya. dan sebagai salah satu project leader dituntut untuk melaksanakan tanggungjawab ini , sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Nantinya saat memberlakukan aturan ini tentunya akan menertibkan permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pemberian Insentif dan Disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kab. Belu.

“ Saya berharap, dengan adanya Peraturan Bupati kedepannya akan menjadi aturan bagi semua dan akan digunakan untuk pembangunan – pembangunan liar atau yang bertentangan dengan aturan sehingga terwujudnya tertib tata ruang di wilayah Kabupaten Belu terutama pada kawasan Perkotaan Atambua sesuai dengan rencana tata ruang,” tutupnya

Tampil sebagai pemateri dalam rapat ini yakni Luciana Pareira, ST – Kasubbid PUPR pada BP4D Kab. Belu, Kadis PUPR – Vincent K. Laka, ST dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Belu – Jonisius R. Mali, SH.
Berita / Foto : Norci Man & Bene Luan

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.