SITUASI STUNTING DI KABUPATEN BELU TAHUN 2021

Facebookyoutubeinstagram

Indonesia adalah negara dengan prevalensi stunting kelima terbesar di dunia dan secara nasional provinsi NTT merupakan provinsi dengan angka stunting tertinggi kedua dengan presentase stunting sebesar 37,2%.

Balita/Baduta (Bayi dibawah Usia Dua Tahun) yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas.

Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan. Anak kerdil yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak hanya dialami oleh rumah tangga/keluarga yang miskin dan kurang mampu, karena stunting juga dialami oleh rumah tangga/keluarga yang tidak miskin/yang berada di atas 40% tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Generasi penerus bangsa harus sehat, cerdas, kreatif dan produktif. Jika anak – anak terlahir sehat, tumbuh dengan baik, dan didukung oleh pendidikan yang berkualitas maka mereka akan menjadi generasi yang menunjang kesuksesan pembangunan bangsa.

Sebaliknya jika anak – anak terlahir dan tumbuh dalam situasi kekurangan gizi kronis, mereka akan menjadi anak yang kurang sehat, anak kerdil atau stunting.

Kekerdilan (stunting) pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bawah lima tahun), sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Hal ini disebabkan karena kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dengan demikian periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktifitas seseorang di masa depan.

Pencegahan anak kerdil (stunting) perlu koordinasi antar sector dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, LMS/NGO, masyarakat umum dan lainnya. Presiden dan wakil presiden telah berkomitmen untuk memimpin langsung upaya percepatan penurunan angka prevalensi anak kerdil (stunting) sehingga penurunannya dapat terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan, terus berupaya menata wilayahnya melalui visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021 – 2026 yaitu Masyarakat Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2018) prevalensi stunting di Indonesia sebesar 30,8% dan prevalensi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 sebesar 20,9%. Sedangkan prevalensi stunting di Kabupaten Belu berdasarkan target RPJMD Tahun 2021 sebesar 21,20%. Cakupan presentase stunting di Kabupaten Belu berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (E-PPGBM) periode Agustus 2021 mencapai 17,9% atau sebanyak 3171 balita yang mengalami stunting dari total balita yang diukur sebanyak 18.550 balita. Dengan demikian kondisi stunting di Kabupaten Belu menurun dari target yang ditentukan dalam RPJMD Tahun 2021. Sehubungan dengan capaian target tersebut semua sector terkait tetap melaksanakan intervensi pencegahan stunting sesuai dengan bidangnya masing – masing.

Sejalan dengan Visi Misi Kabupaten Belu tersebut, Perbaikan gizi menjadi salah satu program utama untuk mewujudkan masyarakat Belu yang sehat termasuk di dalamnya adalah percepatan penurunan prevalensi stunting yang dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh bagi semua anak. Untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Belu maka Bupati Belu telah mengeluarkan Peraturan Bupati Belu Nomor 31 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi dan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor 195/HK/2021 Tanggal, 04 Oktober 2021 tentang pembentukan Tim Teknis Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Belu Tahun 2021 – 2 024 kemudian telah direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor 160/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah Kabupaten Belu. Tim tersebut terdiri dari lintas sektor, lintas program dan LSM/NGO terkait yang akan bekerja sama untuk menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Belu sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Disamping upaya – upaya tersebut di atas, pemerintah Kabupaten Belu juga telah memprogramkan layanan bagi Keluarga dan Anak seperti; Layanan Pengasuhan keluarga, Layanan kesehatan termasuk layanan Ante Natal Care (ANC) (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan), Post Natal Care (PNC) dan pembelajaran dini yang berkualitas, Akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi, layanan akses ke Air bersih dan sanitasi. Keempat layanan ini dilakukan terintegrasi dan sinergis antar instansi penyelenggara layanan di Tingkat Kabupaten sehingga permasalahan stunting dapat lebih cepat teratasi.

Tujuan dari penulisan ini adalah agar semua pihak lintas OPD, lintas sector, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM/NGO dan masyarakat dapat memahami segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Belu untuk percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Belu.

Tulisan ini dapat berguna bagi para pembaca terutama untuk meningkatkan cakupan dan kualitas intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0 – 23 bulan atau sering disebut sebagai sasaran atau kelompok Rumah Tangga 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam upaya percepatan pencegahan prevalensi stunting di Kabupaten Belu.

Upaya percepatan pencegahan stunting ini berdasarkan penyebab langsung dan tidak langsung melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive. Dengan adanya strategi nasional stunting ini, diharapkan semua pihak di berbagai tingkatan paham akan perannya masing – masing serta perlunya kerjasama untuk mempercepat pencegahan stunting. Masalah gangguan tumbuh kembang pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun/Baduta merupakan masalah yang perlu ditanggulangi dengan serius. Usia dibawah dua tahun merupakan masa yang amat penting sekaligus masa kritis dalam proses tumbuh kembang anak baik fisik maupun kecerdasan. Kurus dan stunting pada usia sekolah akan berdampak pada performa belajar di sekolah, yang pada akirnya akan mempengaruhi Sumber Daya Manusia. Berikut Trend Stunting Tingkat Kabupaten Belu Tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini;
Trend Stunting Di Kabupaten Belu Tahun 2019 – 2021

Sumber Data : Laporan Tahunan Bidang Kesmas Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa presentase stunting di Kabupaten Belu Tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami penurunan namun kurang signifikan terutama pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 21,2%. Hal ini menunjukkan masih kurangnya komitmen bersama dari semua lintas sector terkait dan masyarakat pada tahun tersebut baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa bahkan Dusun untuk menanggulangi permasalahan stunting secara bersama – sama. Tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 3,3%. Ini menunjukkan mulai adanya kerjasama antar lintas program dan lintas sector terutama pada intervensi spesifik dan intervensi sensitive.

Penyelenggaraan intervensi penurunan stunting terintegrasi merupakan tanggungjawab bersama lintas sector dan bukan tanggung jawab salah satu instansi saja. Untuk itu, diperlukan sebuah tim lintas sector sebagai pelaksana aksi integrasi. Keanggotaan tim lintas sector tersebut sekurang – kurangnya mencakup instansi yang menangani: kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pendidikan, perindustrian, social, agama, komunikasi dan informasi, Pekerjaan Umum/cipta karya/perumahan dan pemukiman, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana, dan pengawasan obat dan makanan.

Data hasil analisa situasi pada aksi 1 konvergensi stunting dengan menggunakan data e-PPGBM penimbangan, mempertimbangkan jumlah kasus stunting, prevalensi stunting dan layanan 25 indikator pada kotak kayu, sehingga dapat ditentukan lokus stunting di Kabupaten Belu. Sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 ada 51 desa/kelurahan yang ditetapkan menjadi lokasi khusus stunting sehingga intervensi yang dilakukan disesuaikan lokus yang ditetapkan. Penetapan ini disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk menanggulangi stunting di Kabupaten Belu. Sedangkan pada Tahun 2022 ada 49 Desa/Kelurahan lokus stunting. Dari 49 lokus ini sudah ada lokus yang diintervensi ditahun sebelumnnya namun belum berdampak sehingga Desa/Kelurahan tersebut tetap menjadi lokus stunting Tahun 2022. Diharapkan sampai Tahun 2023 81 Desa/Kelurahan sudah menjadi lokus stunting sehingga upaya percepatan penurunan stunting sesuai target RPJMD Kabupaten Belu segera terpenuhi. Sedangkan bagi lokus yang sudah diintervensi tetap melaksanakan kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya penurunan stunting di Desa/Keluranan masing – masing.

Berdasarkan data e-PPGBM Tahun 2021 menunjukkan ada 3 kecamatan di Kabupaten Belu yang mengalami peningkatan prevalensi stunting yaitu Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Lasiolat dan 9 Kecamatan lainnya mengalami penurunan prevalensi stunting namun kurang signifikan. Kecamatan yang mengalami peningkatan prevalensi stunting ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat setempat sehingga penanganan stunting pada 3 Kecamatan tersebut dapat terfokus sesuai dengan pencapaian terhadap 25 indikator stunting.

Adapun Faktor Determinan yang dominan pada 3 Kecamatan yang mengalami peningkatan prevalensi stunting sebagai berikut: Kurangnya asupan gizi, kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak karena orang tua sibuk bekerja dan tidak memperhatikan pola makan anak, tidak memanfaatkan pekarangan rumah untuk pemenuhan kebutuhan gizi sehari – hari, kurangnya air bersih dan akses terhadap air bersih tidak ada, penggunaan dana PKH tidak tepat sasaran, menggunakan jamban darurat, rumah tidak layak huni, adanya penyakit infeksi, jarak kehamilan yang dekat, Masyarakat belum memahami tentang PHBS, masih ada ibu hamil KEK dan penanganan yang kurang serius, sanitasi yang buruk, keluarga kurang trampil dalam mengelola keuangan keluarga, bayi tidak mendapatkan ASI Eksklusif, pola asuh (kurang perhatian dari orang tua dalam hal pola makan, orang tua ke luar daerah dan anak dititip ke neneknya), Masih ada keluarga yang belum memiliki rumah (numpang), pernikahan dibawah usia (pernikahan dini), masih ada ibu yang melahirkan di rumah, masih ada bayi yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap karena tidak ke posyandu, masih ada keluarga sasaran 1000 HPK yang tidak mendapatkan bantuan PKH.

Perilaku Kunci Rumah Tangga 1000 HPK yang masih bermasalah antara lain; Masih ada ibu yang melahirkan dirumah, Masih ada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali dan tidak minum Tablet Tambah Darah, Masih ada ibu hamil KEK yang kurang mendapatkan penanganan serius dari linsek dan tim kesehatan, Orang tua kurang memahami bagaimana cara mengasuh anak dengan benar, Orang tua tidak membawa anaknya ke posyandu untuk ditimbang dan imunisasi, Pola asuh yang kurang benar menyebabkan balita sakit, Masih ada perkawinan usia dini.

Sedangkan kelompok sasaran beresiko dalam upaya pencegahan stunting dan penanganan stunting, sebagai berikut; Masih ada masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni (numpang), Pengetahuan ibu dan keluarga tentang pola makan dan pola asuh masih rendah, Masih ada wanita yang menikah usia dini, Partisipasi masyarakat untuk membawa anaknya ke posyandu masih rendah, Masih ada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya pada triwulan I kehamilan, Masih ada ibu hamil KEK yang tidak diintervensi, Masyarakat belum memanfaatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sehingga masih ada ibu hamil yang melahirkan dirumah

Untuk mempercepat pencapaian target penurunan prevalensi Stunting di Kabupaten Belu, maka perlu dilakukan kerjasama lintas sektor dan lintas program yang terkoordinir, kolaboratif/terpadu serta dukungan kerjasama pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita sehingga penangananya juga harus multi sektor. Untuk itu sangat diharapkan kepada lintas program dan lintas sector dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan intervensi sensitive pada sasaran 1000 Hari Pertama Kebidupan di wilayah kerjanya masing – masing.

Penulis,
Ika Dewi Bere
Dinas Kesehatan Kabupaten Belu

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Super Bowl Live Stream

Watch Super Bowl 2022 Live