KPID NTT ADVOKASI PENYELENGGARAAN PENYIARAN DI WILAYAH PERBATASAN

Facebookyoutubeinstagram
DINAS KOMINFO KAB. BELU –Jumat (24/09), Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Timur Advokasi Penyelenggaraan Penyiaran Di Wilayah Perbatasan, berlangsung di Aula Kantor RRI Atambua.
Mungkin gambar 2 orang, orang duduk, orang berdiri dan dalam ruangan
Pertemuan Advokasi Penyelenggaraan Penyiaran di Wilayah Perbatasan ini bertujuan untuk memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jatidiri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Agar setiap lembaga penyiaran di perbatasan negara dapat memenuhi kewajibannya dalam menyajikan informasi yang baik dan benar, menyesuaikan dengan Hak Asasi dalam meningkatkan integritas NKRI dengan 38 Lembaga Penyiaran Radio dan 18 Lembaga Penyiaran TV NTT yang saat ini masih aktif bersiaran dan mempunyai IPP.
Mungkin gambar 2 orang, orang duduk, dalam ruangan dan teks yang menyatakan 'RRI ATAMBU NUS'
Pertemuan Advokasi Penyelenggaraan Penyiaran ini dihadiri oleh Plh. Kepala RRI Atambua, Kepala Sub Bagian Tata Usaha LPP RRI Atambua – Johanes Edwin Telapari, Pejabat yang mewakili Kadis Kominfo Kab. Belu dihadiri Kabid Hubungan Media dan Sumber Daya – Dominikus Mali S.Sos, Pimpinan Radio Favorite – Iyas Hamka, Pimpinan Radio Dian Mandiri, Koordinator Penyiaran Radio Misi Kalvari – Yanti Manu dan Media Online lainnya.
Mungkin gambar 1 orang
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah NTT – Fredrikus Riyanto Bau mengatakan KPID NTT menyelenggarakan kegiatan advokasi penyelenggaraan penyiaran di perbatasan dengan melibatkan lembaga – lembaga penyiaran di wilayah Kab. Belu seperti RRI Atambua, Radio Miscal, Radio Dian Mandiri dan Favorite dan Dinas Kominfo Belu.
” Karena kita ingin ruang udara kita dipakai untuk menjaga perbatasan menjaga keutuhan NKRI dengan cara menanamkan kebangsaan dan nasionalisme sehingga warga negara kita jadi lebih mencintai negara kita dan lebih mencintai NKRI. Untuk itu kenapa KPID membuat advokasi penyiaran karena kita tahu lembaga penyiaran itu bisa mengedukasi masyarakat untuk lebih mencintai NKRI,” ketusnya.
Mungkin gambar 3 orang, orang duduk, orang berdiri dan dalam ruangan
Ketua KPID menambahkan lembaga penyiaran menjadi satu-satunya media yang dapat dipercaya, seperti di tengah gempuran media seperti online, Facebook, YouTube dan semua orang bisa memproduksi, dan tidak disertai tanggung jawab sementara lembaga penyiaran itu jelas tahapan dan prosedurnya.
“Saya sampaikan bahwa tetaplah menjadikan lembaga penyiaran sebagai lembaga penyiaran yang terukur dan dipercaya tentunya melalui berbagai macam tahapan, untuk itu diharapkan masyarakat dapat lebih mempercayai lembaga penyiaran baik televisi maupun radio yang memiliki ijin yang harus dipersiapkan” tambah Ketua KPID NTT.
Mungkin gambar 6 orang, orang berdiri dan dalam ruangan
Dalam pertemuan Advokasi Penyelenggaraan Penyiaran ini juga dilakukan pemaparan materi oleh Ketua KPID NTT, selanjutnya diberikan kesempatan kepada masing – masing lembaga penyiaran untuk memaparkan program kegiatan siaran yang ada di lembaga penyiarannya masing – masing terkait program – program wawasan kebangsaan serta program siaran yang dilakukan.
Berita: Asih Mukti
Foto : Cransen Fontes
Kam: Bene Luan
Editor : Elias Mali
Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.