BUPATI BELU BUKA KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

Facebookyoutubeinstagram
DINAS KOMINFO KAB. BELU–Selasa(29/06), Bupati Belu – dr. Taolin Agustinus, Sp.PD-KGEH,. FINASIM., di dampingi Plt Kabag Hukum Setda Belu – Rosalia Yeani R. Lalo, SH, membuka kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum bertempat di Aula lantai satu Kantor Bupati Belu.
Mungkin gambar satu orang atau lebih, orang berdiri dan orang duduk
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Setda Belu menghadirkan Narasumber Pejabat yang mewakili Kakanwil Hukum dan HAM Propinsi NTT – Ariance Komile.
Bupati Belu  menyampaikan bahwa kegiatan fasilitasi pembentukan dan evaluasi Desa/Kelurahan sadar hukum ini sangat penting yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum ditengah masyarakat karena kesadaran dan kepatuhan hukum saat ini belum berjalan optimal dan efektif.
Mungkin gambar 1 orang
” Oleh karena itu, saya rasa kegiatan hari ini yang berhubungan dengan pembentukan dan evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Belu begitu penting karena terkadang kita melakukan pembentukan namun tidak mengevaluasi. Di Kabupaten Belu pengawasan, monitoring, bimbingan, koordinasi dan sinkronisasi juga masih kurang, bekerja juga belum sesuai tupoksi yang ada,” Imbuh Bupati Belu dalam sambutannya.
Ditambahkan Bupati Belu, terkait hukum, dalam bekerja dan melakukan segala sesuatu harus sesuai dengan aturan dan norma yang ada karena hukum merupakan pegangan hidup (way of life) dan jadikan hukum sebagai panglima.
“Jadi, mari kita buat Kabupaten Belu ini taat hukum dan bermartabat mulai dari level terkecil sampai terbesar sehingga berjalan optimal”, ujarnya.
Mungkin gambar satu orang atau lebih, orang duduk dan orang berdiri
Terkait melonjaknya angka Covid-19, Bupati Belu menekankan kepada seluruh masyarakat untuk menghentikan pesta – pesta yang mengumpulkan banyak orang dan mengaktifkan kembali semua Pos yang ada untuk menekan angka terkonfirmasinya Covid – 19 di Kabupaten Belu.
Pejabat Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi NTT – Ariance Komile, menyampaikan pelaksanaan evaluasi dan pembentukan Desa/Kelurahan sadar hukum adalah salah satu tugas yang harus di laksanakan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Mungkin gambar 1 orang
Ia mengatakan Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa bekerja sendiri karena tidak mempunyai masyarakat, yang memiliki masyarakat Pemerintah Daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota oleh karena itu tugas dari Kantor Wilayah yakni mensinergikan antara kepentingan pusat dan kebutuhan serta karakteristik daerah.
” Jadi dalam rangka pelaksanaanya nanti Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah yang ada di Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah yang secara langsung di laksanakan Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Belu,” Kata Ariance.
Sebagai Peserta pada kegiatan ini yakni Perwakilan OPD, Lurah, Kepala Desa, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.
Berita: Ria & Norcy
Foto: Jun
Vidio: Jhon
Editor: Novita Bogar
Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.