WABUP BELU IKUTI RAKORNAS WASIN 2021 SECARA VIRTUAL YANG DIPIMPIN LANGSUNG PRESIDEN RI

Facebookyoutubeinstagram
DINAS KOMINFO KAB. BELU – Kamis (27/05 ), Wakil Bupati Belu – Drs. Aloysius Haleserens, MM, didampingi Asisten Administrasi Umum Sekda Belu – Drs. Alfredo Amaral, Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah ( RAKORNAS WASIN) 2021 yang bertemakan ” Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi ” secara Virtual yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Belu.
Mungkin gambar satu orang atau lebih, orang duduk, orang berdiri dan dalam ruangan
RAKORNAS WASIN 2021 dipimpin Presiden Republik Indonesia – Ir. Joko Widodo yang diikuti oleh Wakil Ketua BPK RI, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala BPKP, Ketua KPK, Para Gubernur, Para Bupati Dan Wali Kota se-Indonesia.
Presiden RI – Ir. Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan bahwa peran utama Pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah, menjamin tercapainya tujuan program, menjamin tercapainya tujuan belanja anggaran, secara akuntabel, efektif dan efisien. Mengikuti prosedur itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan.
Yang ditunggu-tunggu oleh rakyat adalah hasil dan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah. Dan pengawasan terus menjamin tidak ada satu rupiahpun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi Korupsi.
Mungkin gambar satu orang atau lebih
Tahun 2021 adalah tahun percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemerintah telah menyiapkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional hampir 700 triliun, yang harus di realisasikan secara cepat dan tepat sasaran, agar ekonomi kita bisa bangkit kembali.
Presiden menegaskan bahwa akuntabilitas , efektivitas, efisiensi dari belanja adalah hal yang sangat penting. Presiden menekankan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari BPKP dan seluruh jajaran aparat pengawas intern pemerintah, yang pertama percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan. Karena realisasi belanja pemerintah masih rendah yakni 7 %. Kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah masih kurang dari 5%. Oleh karena itu BPKP dan seluruh aparat pengawas intern pemerintah harus mencari penyebab dari lambatnya realisasi belanja dan memberikan solusi dan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Dan terus mengawal agar kementerian/ lembaga dan Pemda bisa merealisasikan belanja dengan cepat dan akuntabel. Yang kedua kualitas perencanaan yang perlu terus ditingkatkan, dilihat dari masih adanya problem yg tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak jelas sasaran anggaran sehingga tidak mendukung pencapaian dari tujuan dan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lainnya sehingga kesenjangan antara arah pembangunan pusat dan daerah masih terjadi. Dan yang ketiga akurasi data masih menjadi persoalan. BPKP harus mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola oleh Pemerintah, kawal sinkronisasi basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data, manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik.
Mungkin gambar satu orang atau lebih dan orang berdiri
“Efektivitas pengawasan intern membutuhkan komitmen dan manajemen yang baik, karena itu semua rekomendasi harus ditindaklanjuti sampai ke akar masalah sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya. Presiden menekankan kepada para Menteri, Kepala Lembaga dan Kepala Daerah untuk menindaklanjuti dengan serius rekomendasi dari hasil pengawasan BPKP.
Usai Pembukaan RAKORNAS WASIN 2021oleh Presiden RI di lanjutkan dengan Panel Pemaparan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi – Luhut Binsar Panjaitan yakni Kebijakan Nasional Percepatan Pertumbuhan Investasi serta Optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri serta Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Industri Dalam Negeri, selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian – Erlangga Hartato terkait Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional 2021.
Foto/Berita: Ana, Hengky & Hiro
Editor: Elias Mali

 

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.