KUNKER DEPUTI BIDANG PP BKKBN RI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM BANGGA KENCANA

Facebookyoutubeinstagram
DINAS KOMINFO KAB. BELU – Rabu (19/05), Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI – Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip.Com didampingi Kepala Perwakilan BKKN Provinsi NTT – Marianus Mau Kuru, SE., MPH melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Belu dalam rangka Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Evaluasi Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 di Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di Lantai 1 Kantor Bupati Belu.
Mungkin gambar satu orang atau lebih, orang berdiri dan dalam ruangan
Hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas PP dan KB Kabupaten Belu – Drs. Egidius Nurak beserta staf Dinas PP dan KB Kabupaten Belu, Para Pimpinan OPD terkait lingkup Pemda Belu serta Penyuluh KB se-Kabupaten Belu.
Dalam sambutannya Wakil Bupati Belu – Drs. Aloysius Haleserens, MM menyampaikan ucapan terima kasih kepada Deputi Bidang Pengendalian Penduduk dengan harapan agar deputi dapat sering berkunjung ke Kabupaten Belu dan membawa banyak program karena Belu sebagai Kabupaten Perbatasan dengan RDTL sangat membutuhkan program dari Pemerintah Pusat.
Mungkin gambar 2 orang, orang duduk dan orang berdiri
“ Banyak tantangan untuk BKKBN agar bekerja dengan lebih baik, dimana mendata semua pasangan yang ada di Kabupaten Belu agar mereka menggunakan salah satu alat kontrasepsi, dan memberikan penyuluhan dengan baik. Dan sebagai Aparatur Sipil Negara ada empat hal yang harus ditaati dengan menunjukkan prestasi kerja, Disiplin dalam bekerja, Loyal kepada pimpinan, dan sikap mental kita dalam berkarya melayani sesama,” ujar Wabup Belu.
Lebih lanjut Wabup Belu juga menegaskan orang BKKBN dan para penyuluh KB harus menjadi contoh yang baik bagi yang lain, dan bagi semua kader agar cepat melakukan pendataan keluarga Tahun 2021 dengan baik jangan pernah dilaporkan apabila belum selesai didata karena masih banyak keluarga berencana sebanyak 3.000 (tiga ribu) yang belum didata. Oleh sebab itu setelah selesai didata baru bisa dilaporkan karena saya akan ikuti terus pedataan di Kabupaten Belu.
Mungkin gambar satu orang atau lebih
Dikatakan Wabup Belu, jumlah usia subur di Kabupten Belu sebanyak 24.298, yang baru mengikuti proses KB sebanyak 17.519 dan masih ada 6.779 pasangan usia subur yang belum menggunakan alat kontrasepsi dengan berbagai alasan. Dan dengan berbagai alasan itulah yang menjadi sasaran BKKBN dimana dengan cara melakukan kunjungan ke rumah masing-masing. Di Kabupaten Belu juga terdapat 36 kampung KB yang harus dijaga, dibina dan jangan dibiarkan mati. Maka harus bertanggung jawab dalam bekerja kerena sasaran kita adalah manusia oleh karena itu kita harus melayani mereka dengan menggunakan hati, dan membangun komunikasi yang baik, serta pastikan seluruh pekerjaan yang dilakukan atas dasar kemanusiaan.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI – Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dip.Com dalam sambutannya menyatakan kita harus memotifasi para kader yang ada dilapangan dan apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil merupakan bentuk kasih sayang kepada kita yang merupakan aparatur sipil negara harus melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin.
Mungkin gambar 1 orang dan duduk
Dengan pandemi Covid-19 ini, kita dituntut untuk bekerja dengan sebaik mungkin sehingga diharapkan kepada staf BKKBN agar tetap loyal, disiplin, dan menjaga etika, dan PNS harus bersedia ditugaskan ke manapun untuk bekerja dan melayani masyarakat karena ASN merupakan milik negara. Oleh karena itu, diharapkan kepada BKKBN kabupaten dalam sepuluh hari ini agar segera mendata setiap masyarakat yang ada di Kabupaten Belu yang sudah menggunakan alat kontrasepsi dan yang belum menggunakan alat kontrasepsi. Maka itu kami meminta kabupaten/kota untuk mendukung program pusat untuk mendata semua sehingga bisa dimasukan dalam data pusat. Serta yang diutamakan adalah keluarga stunting yang harus diperhatikan untuk mendapatkan asupan gizi, sehingga harus adakan pendampingan oleh ibu-ibu PKK dan para kader. Dan kampung KB akan mengalami perubahan konsep yang dulu disebut kampung keluarga berencana kedepan akan dirubah menjadi kampung keluarga berkualitas dan akan diterapkan ke seluruh desa yang ada di Indonesia.
Mungkin gambar 1 orang, berdiri, duduk dan dalam ruangan
Adapun langkah-langkah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) pendekatan tokoh formal, pendekatan pemetaan, pendekatan tokoh informasi, pembentukan kesepakatan, penetapan kesepakatan, KIE oleh tokoh masyarakat, pembentukan grup pelapor, pelayanan KB-KS, pembinaan peserta, evaluasi, pencatatan dan pelaporan.
Selain itu ada beberapa topik yang dibahas pada kesempatan tersebut yakni fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosial dan pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan lingkungan.
Berita: Dora Maria & Novi Bogar
Foto: Novi Bogar
Video: Sipri Luma
Editor: Elias Mali
Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.