RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. BELU DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI BELU T.A. 2020

Facebookyoutubeinstagram
DINAS KOMINFO KAB. BELU – Senin (19/4), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belu Tahun Anggaran 2020. Rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kab. Belu – Jeremias Manek Seran Junior, dihadiri Pj. Bupati Belu – Drs. Zakarias Moruk, MM, Penjabat Sekda Belu – Frans Manafe, SPi.,MM, Staf Ahli Bupati Belu, Asisten Sekda Belu, Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Belu dan 25 Anggota DPRD Kabupaten Belu, bertempat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Belu.
Mungkin gambar 1 orang dan teks yang menyatakan 'RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN M52L PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) 30% BUPATI BELU HUN ANGGARAN 2020 1 19 A-2021 BU THAH'
Dalam Pembukaan acara, Ketua DPRD Kabupaten Belu menyampaikan bahwa, Rapat Paripurna LKPJ Bupati Belu T.A. 2020 sesuai hasil rapat telah menetapkan jadwal dan tahapan – tahapan sidang yang sudah ada di Anggota Dewan. Untuk itu secara keseluruhan, jadwal waktu dan jadwal sidang LKPJ Bupati Belu T.A. 2020 secara keseluruhan diterima.
Pj. Bupati Belu dalam sambutannya pada acara penyampaian LKP Tahun 2020 mengatakan, Sidang Paripurna ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tantang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Lanjutnya, dalam LKPJ tahun 2020 memuat tentang Dasar Hukum, Visi dan Misi Kepala Daerah, Data Umum Daerah tentang Profil Daerah secara umum, Penjabaran APBD Kabupaten Belu tahun 2020 yang memuat tentang Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Surplus/Defisit APBD, Pembiayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan, Capaian Pelaksanaan Program dan kegiatan masing – masing perangkat daerah, Kebijakan Strategis yang ditetapkan dan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Belu atas LKPJ tahun 2020 serta Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Mungkin gambar 2 orang, orang berdiri dan dalam ruangan
Menurut Pj. Bupati Belu, anggaran yang digunakan pada tahun 2020 digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yakni :
1. Pendapatan Pada T.A. 2020 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp.960.669.462.925,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.933.950.338.799,25 ( Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Dua Puluh Lima Sen) dari anggaran yang ditetapkan.
2. Belanja Anggaran Belanja Pemda Kabupapaten Belu pada T.A.2020 sebesar Rp.1.013.196.539.234,- (Satu Triliun Tiga Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.960.170.934.034,60,-(Sembilan Ratus Enam Puluh Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah Enam Puluh Sen), dari anggaran yang di tetapkan.
3. Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada T.A. 2020 dianggarkan sebesar Rp.60.568.038.315,- (Enam Puluh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 60.568.138.315.45,- (Enam Puluh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Belas koma Empat Puluh Lima Sen dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada T.A. 2020 dianggarkan sebesar Rp.8.040.962.006,- (Delapan Miliar Empat Puluh Juta Sembilan (Delapan Miliar Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Rupiah). Sedangkan sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (Silpa) sebesar Rp. 26.306.581.074,10,- (Dua Puluh
Enam Miliar Tiga Ratus Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Empat koma Sepuluh Sen).
Anggaran tersebut, digunakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yakni :
– Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sosial.
– Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.
– Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Perikanan, Pertanian yang melaksanakan Sub Urusan Pertanian dan Perkebunan serta Peternakan, Pariwisata,
Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi.
– Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang meliputi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah, Pengawasan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah, Kepegawaian dan SDM, Penanggulangan Bencana Daerah, Pengelolaan Perbatasan Negara, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan.
Selama berlangsungnya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Belu tetap mematuhi Protokol Pencegahan dan Penyebaran Corona Virus Diases 2019 atau Covid-19.
Foto/Berita: Jhon Dasilva & Frans Leki
Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.