RAPAT KOORDINASI PEMKAB BELU BERSAMA KANWIL KEMENKUMHAM NTT

Facebookyoutubeinstagram
DINAS KOMINFO KAB. BELU—Jumat ( 14/08 ), Pemerintah Kabupaten Belu melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Belu bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah (Perda), berlangsung di ruang rapat Sekda Belu pada hari Kamis,(13/08).
Rapat Koordinasi yang di buka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Belu – Maria Goreti Kiik, SH dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTT – Arfan Faiz Muhlizi, SH., M.Si, Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham NTT – Mustafa Beleng, SH, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kanwil Kemenkumham NTT – Wempy Junius Welem Poyk, SH., MA, Pelaksana Kanwil Kemenkumham NTT – Arnoldus Bailao, Anggota DPRD Kabupaten Belu, Pimpinan OPD, serta pejabat yang mewakili OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Belu.
Dalam sambutan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Belu – Maria Goreti Kiik, SH mengucapkan terimakasih kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT yang telah meluangkan waktunya dalam Rakor Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Perda bersama Pemerintah Kabupaten Belu, Rakor ini dianggap penting karena membahas Peraturan Daerah sehingga tidak menimbulkan disharmonisasi dalam penyusunan Perda nantinya. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik dan perlu kerjasama semua pihak dalam rangka penyusunan produk hukum di daerah.
“ Pemerintah Daerah berharap untuk Perangkat Daerah yang akan bekerjasama dengan Kanwil, untuk rancangan perda yang baru ataupun untuk perubahan harus disertai dengan naskah akademiknya, jadi mulai dari tahap proses penyusunan akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prosedurnya harus dari awal, sehingga kedepannya tidak terjadi kesalahan,’’ tutur Maria.
Selanjutnya menurut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTT – Arfan Faiz Muhlizi, SH., M.Si saat menyampaikan materi yang dibawakannya menjelaskan harmonisasi rancangan Perda adalah Proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-perundangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-perundangan sehingga menjadi peraturan perundangan-perundangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem nasional.
Adapun yang harus diperhatikan dalam harmonisasi rancangan Perda adalah naskah Akademik, urgensi, analisis dan evaluasi. Penyusunan naskah akademik bertujuan untuk mengetahui kebutuhan ranperda yang dibentuk. Menghindari tidak terbentuknya perda yang di delegasikan secara tegas maupun tidak tegas. Mengidentifikasi perda-perda yang perlu direvisi, diganti maupun di cabut. Selanjutnya Urgensi, adalah hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan naskah akademik yakni Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, Kajian Teoritis dan Empiris, dampak dari pengaturan yang akan dibuat.
“ Perlu adanya evaluasi untuk mengetahui kondisi perda yang telah dibuat, hal ini sejalan dengan Misi Presiden Jokowi agar regulasi yang dibuat tidak menjadi kaku, ruwet, rumit dan biaya tinggi. Kondisi regulasi saat ini yaitu hiperregulasi, disharmoni, multi interprestasi, tidak efektif, biaya tinggi dan kurang berjiwa pancasila. Sedangkan untuk kondisi regulasi yang ideal yakni, simplikasi, harmonis, jelas, lugas, efektif, efisien dan berjiwa Pancasila,” ujarnya.
Seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 16 Agustus 2019 lalu, terkait pembangunan di bidang hukum, presiden menekankan beberapa poin, pertama, melakukan deregulasi penyederhanaan dan konsistensi regulasi. Kedua, regulasi tidak boleh kaku, ruwet dan rumit yang menyulitkan masyarakat dan pelaku usaha. Ketiga, Regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus diselaraskan, disederhanakan dan dipangkas. Keempat, regulasi tidak boleh menghambat inovasi, tanggap terhadap tantangan baru dan perkembangan teknologi. Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman haruslah dihapus. Kelima, harus mempermudah rakyat mencapai cita-citanya. Regulasi harus memberikan rasa aman dan regulasi harus mempermudah semua orang untuk berbuat baik, mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju Indonesia maju.
Berita/Foto: Novita Bogar & Sipri Luma

 

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.