DINAS PMPTSP KABUPATEN BELU GELAR RAKOR

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU—Kamis (06/08), Wakil Bupati Belu – Drs. J. T. Ose Luan hadiri Rapat Koordinasi yang di gelar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu dalam rangka perubahan peraturan Bupati Belu tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Belu, bertempat di Plaza Perijinan Kabupaten Belu.

Menurut Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Belu – Dra. Maria Kornelia Eda Fahik sesuai dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 24 Tahun 2017 baru mengakomodir 20 kewenangan yang dilimpahkan sehingga dirubah lagi dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 10 Tahun 2018 menjadi 63 ijin yang dilimpahkan.

“ Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang mengatur tentang Perizinan berusaha secara terintegrasi, ada perizinan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang tidak masuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 sehingga perlu disesuaikan kembali dan yang baru dilimpahkan ke Dinas PMPTSP Kabupaten Belu baru 63, sehingga yang termuat di dalam PP Nomor 24 tersebut seluruhnya sudah harus dilimpahkan, namun dalam kenyataannya ada beberapa izin yang masih tercecer dibeberapa OPD, oleh karena itu pada hari ini kami melakukan Rapat Koordinasi dengan beberapa OPD. Dalam rakor hari ini juga akan di lakukan pembagian sesuai tugas masing – masing untuk membahas lebih teknis bagaimana tindaklanjutnya setelah dilimpahkan,” ujar Kadis PMPTSP Kabupaten Belu.

Lebih lanjut, Kadis menegaskan bahwa setelah rapat koordinasi hari ini, untuk pelimpahan kewenangannya paling lambat minggu depan desknya sudah harus diselesaikan, sehingga kita dapat melakukan finalisasi draf Rancangan Peraturan Bupati sehingga dapat ditandatangani oleh Bupati Belu.

Sementara itu Wakil Bupati Belu – Drs. J. T. Ose Luan mengatakan Rakor pada hari ini untuk menginformasikan bahwa ada 117 jenis perizinan pada OPD-OPD tertentu yang akan dikuasakan atau dialihkan kepada Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Belu.

“ Jika Perbup ini sudah terbit maka semua proses perizinan akan dilaksanakan di Dinas PMPTSP, hal ini harus dialihkan karena tidak boleh ada OPD lain yang mengurus perizinan. Oleh sebab itu seluruh proses perizinan harus dilakukan melalui satu pintu dan tempatnya hanya di Dinas PMPTSP Kabupaten Belu,” tegas Wabup Belu usai kegiatan.

Berita/Foto: TIM PELIPUT

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.