PENGENDALIAN ANGKA KELAHIRAN BISA TURUNKAN PRESENTASE KEMISKINAN DI NTT

Facebookyoutubeinstagram
DINAS KOMINFO KAB. BELU – Jumat (03/07), Dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi NTT, langkah-langkah yang dilakukan BKKBN yakni dengan mendiagnosa permasalahan yang terjadi diseluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT antara lain persoalan kemiskinan yang tinggi, stunting tertinggi diseluruh Indonesia, gizi buruk, angka kematian ibu dan bayi. Setelah didiagnosa dan dikaji bersama para ahli penyebab utama permasalahan ini karena rata-rata orang miskin punya pendapatan kecil tapi punya anak banyak, hal ini di sampaikan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT – Marianus Maukuru, SE, MPh, usai acara pembukaan Sosialisasi Materi dan Media KIE Program Prioritas Nasional atau Pro Pen Seribu Hari Pertama Kehidupan di Hotel Matahari Atambua.
Dijelaskan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, bahwa pengeluaran per kapita untuk mengukur garis batas kemiskinan di NTT satu orang harus menggunakan uang sebesar 387,160 rupiah per bulan apabila ada delapan orang di kali delapan, kalau pendapatan tidak cukup dan dibawah standar maka dinyatakan penduduk miskin. Untuk ukuran garis kemiskinan di setiap provinsi memang berbeda-beda begitu juga di setiap Kabupaten. Gubernur NTT bersama Bupati /Walikota sudah melakukan pertemuan untuk bagaimana cara mengatasi, ternyata setelah dikaji angka kelahiran total yang tertinggi.
‘’Angka kelahiran total NTT tertinggi di Indonesia sehingga memicu kemiskinan. Bila menggunakan kontrasepsi untuk menekan angka kelahiran kita turunkan kurang lebih 20- 30 persen maka kemiskinan kita juga akan turun. Kita buat kajian dan simulasi bisa turun sampai 17 persen tiap tahun. Diproyeksikan hasil kajian kita, kalau misalnya angka kemiskinan ini kita turunkan sampai tahun 2027 maka kemiskinan di Provinsi NTT sisa hanya 10 persen saja oleh karena itu itu Gubernur menginstruksikan kepada semua jajaran BKKBN Provinsi NTT untuk terus mengkampanyekan, memberi edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengikuti KB, untuk menjaga jarak dan mengatur agar tidak melampaui ekonomi keluarga,’’ jelas Marianus.
“ Kita tidak membatasi kelahiran tapi direncanakan sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga agar anak-anak yang di lahirkan berkualitas bukan kuantitasnya, berkualitas artinya hidup dan bisa berbuat sesuatu, menghasilkan sesuatu, memiliki produktifitas yang tinggi. Kalau kita miskin memiliki anak banyak nanti generasi yang di lahirkan kemudianpun akan miskin juga, kapan kita maju dan NTT maju,’’ harap Marianus.
‘’Saya ingin agar tahun depan kami buat pendataan keluarga kita data juga peserta alamiah, di NTT saya buat kebijakkan kita akan kampayekan KB Pemerintah, KB alamiah yang penting jaraknya tiga tahun ke atas, soal pakai kontrasepsi bukan ukuran tapi jaraknya yang di butuhkan karena memberikan manfaat berupa memberikan ruang kepada ibu untuk memulikan reproduksi pasca persalinan, waktu cukup bagi keluarga untuk memberikan tumbuh kembang anak sejak kehamilan dan seribu hari pertama kehidupan,’’ tegas Marianus.
‘’Saya sampaikan kepada kita semua bahwa setelah di kaji faktor utama yang memicu kemiskinan adalah jumlah anak terlalu banyak, selain itu anak terlalu banyak juga memicu stunting, gizi buruk, karena itu remaja harus perang terhadap seks pra nikah, perang terhadap pernikahan dini agar memiliki masa depan yang baik, dan dianjurkan agar setiap kehamilan diinginkan dan di rencanakan,’’ tandas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT.
Berita/Foto: Tim Peliput

 

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.