MENKOPOLHUKAM: PILKADA SERENTAK TETAP DILAKSANAKAN SEBAGAI AGENDA KETATANEGARAAN

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU – Kamis (18/6), kita tidak akan memperpanjang lagi masa ketidakpastian untuk agenda ketatanegaraan kita yaitu Pilkada. Pilkada serentak tetap dilaksanakan dengan tambahan anggaran yang sudah di sediakan, baik yang disediakan Pemerintah Pusat maupun yang ditanggung daerah dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI – Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH., S.U., M.I.P, saat memberikan sambutan pada acara tatap muka bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Belu beserta jajaran, Forkompinda Plus, Pimpinan Instansi Vertikal dan Pimpinan BUMN/BUMD di Halaman Kantor Bupati Belu.

Menkopolhukam mengajak semua untuk menyambut pemilu ini dengan sebaik-baiknya untuk menentukan pemimpin yang sah, karena penguasa/pemimpin itu akan mengambil keputusan-keputusan yang sah untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara antara lain menjaga integritas teritori dan ideologi, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan menegakkan demokrasi.

‘’Demokrasi itu kekuasaan ditentukan oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat artinya setiap rakyat punya hak dan kebebasan untuk menentukan pilihan namun apabila demokrasi di biarkan jalan sendri bisa menjadi anarki alasannya demokrasi berprinsip rakyat bebas, kebebasan yang di biarkan itu bias menjadi anarki, anarki artinya orang bertindak sendiri-sendri oleh sebab itu konstitusi mengatakan kita menganut demokrasi,’’ ungkap Menkopolhukam.

‘’ Selain demokrasi kita juga menganut nomokrasi, demokrasi artinya kedaulatan rakyat sedangkan nomokrasi adalah kedaulatan hukum atau hukum sebagai kekuasaan tertinggi, oleh karena itu kita menganut konstitusi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan di tangan rakyat dan Pilkada sebagai implementasi dari demokrasi dilaksanakan menurut UUD menandakan kita menganut sistem nomokrasi sebagai negara hukum sehingga demokrasi harus diawasi oleh hukum,’’ ucapnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penanaman anakan pohon bertempat di halaman Kantor Bupati Belu oleh Menkopolhukam RI dan Menteri Dalam Negeri RI didampingi Wakil Gubernur NTT – Drs. Yosef A. Nae Soi, Bupati Belu – Willybrodus Lay, SH, Bupati Malaka – dr. Stefanus Bria Seran dan Bupati TTU – Raymundus Sauh Fernandes, S.Pt.

Berita/Foto : Tim peliputan

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.