MENDAGRI TEKANKAN PILKADA HARUS PERHATIKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU – Kamis (18/6), Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia – Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D memberikan sambutan sekaligus arahan dalam acara tatap muka bersama Pemda Belu beserta jajaran, unsur Forkompinda Plus, Pimpinan Instansi Vertikal dan Pimpinan BUMN/BUMD berlangsung di Halaman Kantor Bupati Belu.

Mendagri RI Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) ada lima belas tahap, lima tahap telah berlangsung dari tahun 2019 namun memasuki bulan Maret 2020 dengan merebaknya Pandemi Virus Covid-19, KPU menunda 10 tahapan.

Lanjut Mendagri, pada bulan Maret lalu bersama Menteri Keuangan sudah menyetujui anggaran yang sudah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk KPUD dan Bawaslu Daerah. Uang tersebut tidak digunakan untuk Covid-19 karena penanggulangan Covid menggunakan sector lain termasuk belanja tidak terduga.

Dikatakannya, sekarang sudah diambil keputusan politik melalui rapat dengan DPR RI, KPU, Bawaslu dan Pemerintah yang diwakili Mendagri dan hasilnya telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Sehingga pelaksanaan Pilkada ditetapkan tanggal 09 Desember 2020 kecuali ada permasalahan yang luar biasa dapat di undur tentunya.

 

‘’Bahkan KPU sudah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dengan tahapan yang sudah digulirkan per 15 Juni sehingga hari ini juga sudah di launching dari KPU sekaligus dimulainya pelantikan Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan seluruh TPS sesuai tahapan yang sudah ditentukan. Verifikasi faktual akan dimulai tanggal 24 Juni untuk calon perorangan,’’ ujar Mendagri Tito.

‘’Dalam melakukan verifikasi faktual tanggal 24 Juni nanti, yang mana didalam PKPU juga sudah diatur menyangkut Protokol Kesehatan Covid-19. Hal ini sudah dilakukan rapat bersama Gugus Tugas Covid-19 maupun Menteri Kesehatan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan, salah satunya saat kampanye nanti tidak boleh ada kampanye akbar, pada saat pemungutan suara juga di atur pada setiap TPS,’’ jelas Mendagri.

Lanjutnya di daerah yang memiliki internet yang baik, semua tahapan bisa dikerjakan melalui internet termasuk kampanye akan didorong menggunakan Virtual kecuali di daerah yang lambat internetnya dan system komunikasi kurang baik terpaksa dengan cara manual tetapi tetap ikuti Protokol Kesehatan Covid-19. Apabila ada bimbingan teknis untuk panitia add hock oleh KPUD dan Bawaslu juga tetap mengindahkan Protokol Covid-19 dan laksanakan secara bertahap atau per klaster per daerah.

Di jelaskan Mendagri, ada anggaran yang di tambah oleh Pemerintah untuk penambahan TPS dan penambahan untuk peralatan pencegahan Covid-19 seperti masker, handsanitizer, sarung tangan, sabun untuk melindungi penyelenggara maupun pemilih pada saat pencoblosan tanggal 09 Desember nanti.

‘’Saya mohon kepada rekan-rekan Kepala Daerah naskah yang sudah disepakati dalam NPHD segera dicairkan karena rekan-rekan dari KPU dan Bawaslu sudah harus bekerja, dan kepada KPU maupun Bawaslu segera bekerja dengan tetap perhatikan Protokol Covid-19,” ungkapnya.

Turut hadir pada tatap muka bersama Menkopolhukam dan Menteri Dalam Negeri RI ini antara lain Bupati Timor Tengah Utara, Bupati Malaka, Forkopimda Plus dari Kabupaten Belu, Kabupaten TTU dan Kabupaten Malaka serta Pimpinan Instansi Vertikal dan Pimpinan BUMN/BUMD.

Berita/Foto: Ria Mauk dan Cransen Fontes

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.