BPJS KESEHATAN CABANG ATAMBUA ADAKAN FORUM KEMITRAAN

Facebookyoutubeinstagram
DINAS KOMINFO KAB. BELU – Selasa (19/05), Dalam rangka memantapkan sinergi dan meningkatkan dukungan dari para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS ), BPJS Kesehatan Cabang Atambua mengadakan kegiatan Forum Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (stakeholders) dan Perwakilan Mitra tingkat Kabupaten Belu Tahun 2020, bertempat di Aula Lantai Satu Kantor Bupati Belu.
Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Sekda Kabupaten Belu – Drs. Marsel Mau Meta dan didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Atambua – dr. Munaqib, MM, AAAK.
Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Atambua – dr. Munaqib, MM, AAAK, pelaksanaan pertemuan forum kemitraan antar pemangku kepentingan di Kabupaten Belu ini bertujuan selain untuk mengevaluasi pelaksanaan program JKN-KIS di Wilayah Kabupaten Belu juga mereview regulasi terkait peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan penugasan khusus BPJS Kesehatan melakukan verifikasi klaim COVID – 19.
“ Kegiatan ini sebenarnya forum yang rutin dilaksanakan dua kali setahun dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Belu diantaranya yang mewakili peserta, pemberi layanan kesehatan dan mewakili Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mengevaluasi layanan kesehatan khususnya peserta JKN – KIS,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Atambua.
Munaqib menyampaikan terkait dengan COVID – 19, berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah sebagaimana masuk dalam manfaat yang tidak dijamin program JKN, BPJS hanya diberikan tugas untuk melakukan Verikasi klaim COVID-19 yang mana kewenangannya ada pada Kementerian Kesehatan RI.
“ Jadi, penugasan khusus BPJS Kesehatan dalam melakukan verifikasi klaim COVID – 19 ini berdasarkan surat Menko PMK No. S.22/MENKO/PMK/III/2020 tentang penugasan khusus verifikasi Klaim Covid – 19 tanggal 27 Maret 2020, Surat Menkeu No. S.275/MK.02/2020 tanggal 06 April 2020, dan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK 01.07/MENKES/238/2020 tentang juknis klaim penggantian biaya perawatan-perawatan pasien PIE tertentu COVID-19,” jelasnya.
Selanjutnya, dirinya mengatakan jika forum kemitraan ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi antara BPJS dengan mitranya. Diharapkan adanya dukungan dan sinergi dari mitra terus ditingkatkan untuk menjamin kualitas dan kuantitas program JKN – KIS.
“ Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Belu berserta para mitra yang telah membantu menyukseskan program JKN – KIS ini,” tandasnya.
Untuk diketahui, dari 224.884 jiwa jumlah penduduk di Kabupaten Belu , sudah sebanyak 182.840 Jiwa sudah terdaftar atau tercover JKN-KIS.
Berita/Foto: Norci Man & Cransen Fontes

 

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.