PLT. SEKDA BELU HADIRI RAKOR PENANGANAN COVID-19 YANG DIGELAR KPK-RI

Facebookyoutubeinstagram
DINAS KOMINFO KAB.BELU – Jumat (08/05), Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Belu – Drs.Marsel Mau Meta mengikuti Rapat Koordinasi terkait Pendampingan Penanganan Covid-19 melalui Video Conference (vidcon) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu.
Rapat Koordinasi ini diikuti oleh Sekda Provinsi NTT dan seluruh Sekretaris Daerah Kab/Kota se Prov NTT, BPKP Perwakilan Prov NTT dan Inspektorat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 6 huruf a undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.
Oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang dalam melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam rapat koordinasi ini ada dua pembahasan penanganan Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni Update Refocusing Anggaran dan Progres Penyaluran Bansos dan Mekanisme Koordinasi Pusat/Pemprov/Pemkab dan Pemkot.
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Belu – Drs. Marsel Mau Meta mengatakan bahwa rapat koordinasi ini dibuat untuk menyamakan persepsi antara KPK, BPKP dan para Sekda se-Provinsi NTT untuk bagaimana supaya pelaksanaan bansosnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang semestinya dan tidak bertabrakan dengan regulasi-regulasi yang ada.
‘’Kita akan mempercepat pemberian bansos dan kita juga akan mendorong teman-teman yang telah melakukan verifikasi untuk memastikan dengan benar bahwa data-data yang sementara dilakukan pendataan itu tidak melampaui batas, karena pendataan yang baru di peroleh dan pendataan yang masih ada itu harus betul-betul kita kedepankan sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau pendobelan,’’ harapnya.
Sementara itu Koodinator Wilayah IV KPK – Nana Mulyana menyampaikan bahwa MoU yang telah dibuat terkait pencegahan tindakan korupsi di Nusa Tenggara Timur yang kita implementasikan dalam bentuk rencana kerja reaksi dan aksi tindak korupsi yang akan terus kita dampingi dan bersama-sama kita dorong untuk memastikan pencapaian dari bapak/ibu sekalian di wilayah NTT, untuk itu di tahun 2020 ini kami mencoba untuk mendorong dari sisi pencegahan dan di bantu dari teman-teman untuk penindakan khususnya terkait dengan program-program pencegahan yang melibatkan teman-teman di penindakan.
‘’Kami juga telah melakukan MoU dengan Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) yang terkait dengan Penyelamat Aset Daerah,’’ katanya.
Lebih lanjut dirinya juga mengharapkan kepada seluruh Sekda se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Inspektur Inspektorat sebagai dinding sektor untuk terus mendorong di setiap instansi terkait untuk memastikan data-data Pemda yang akan di Verifikasi kembali untuk dibuatkan MOU dan kesepakatan-kesepakatan sehingga bisa mendorong percepatan pencapaian rencana aksi korupsi yang telah di sepakati bersama.
Turut hadir dalam rapat Koordinasi melalui Video Conference (vidcon) yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu – Johanes Andes Prihatin, SE, M.SI, serta perwakilan dari Insepektur Inspektorat Kabupaten Belu, Drs. Remigius Halek.
Berita/Foto : Mercy Aton,Sipri Luma dan Hengki Mao

 

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.