WABUP BELU MENGIKUTI ARAHAN MENDAGRI TERKAIT PENGADAAN BARANG JASA

Facebookyoutubeinstagram
DINAS KOMINFO KAB. BELU—Kamis(09/04), Wakil Bupati Belu – Drs. J. T. Ose Luan di dampingi Plt Sekda Kabupaten Belu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu mengikuti Video Conference (Vidcon) yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri bertempat di Ruang Media Center Penangangan Covid-19 Kabupaten Belu.
Video Conference (Vidcon) yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri RI – Prof .H. M. Tito Karnavian, Ph.D didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI – Firli Bahuri bersama Sekda Provinsi, Walikota dan Bupati se Indonesia ini menghadirkan Narasumber ketua BPK RI – Agung F. Sampurna yang membahas tentang Langkah Antisipasi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa di Daerah dalam Pencegahan Penyebaran Percepatan Penanganan Covid-19 baik itu di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota seperti yang di utarakan Menteri Dalam Negeri RI – Prof.H.M.Tito Karnavian,Ph.D dalam Vidcon, Rabu 08/04/2020.
Salah satu point yang ditekankan oleh Ketua KPK – Firli Bahuri saat vidcon berlangsung yakni terkait Pengadaan Barang dan Jasa ini yakni pengecualian dan kemudahan prosedur pengadaan dalam kondisi darurat harus diperhatikan unsur Koruptif seperti Kolusi, Nepotisme, Markup, Kickback maupun janji untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatan atau pekerjaan yang mengakibatkan meruginya negara atau perekonomian negara.
Selain point tersebut adapun yang menjadi atensi KPK dalam Pembelanjaan Barang dan Jasa diantaranya adalah, tidak melakukan persekongkolan/kolusi dengan Barang/Jasa, tidak memperoleh kickback dari penyedia, tidak mengandung unsur penyuapan, tidak mengandung unsur gratifikasi, tidak mengandung unsur adanya benturan dalam pengadaan, tidak mengandung unsur kecurangan dan atau administrasi, tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi dan tidak membiarkan terjadinya tindak pidana Korupsi.
Menurut Ketua BPK RI – Agung F. Sampurna akuntabilitas menjadi sesuatu yang sangat penting dalam penanganan Covid-19 dan yang perlu diperhatikan dalam Pengadaan Barang dan Jasa ini adalah Refocusing dan relokasi anggaran agar dilakukan secara cermat sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan ( Kesehatan, Perekonomian dan dari kalangan sosial ), Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan rencana kebutuhan dalam rangka penanganan darurat Covid-19, Pengadaan barang dan jasa tetap memperhatikan fungsi efektif, transparan dan akuntabel, Pencairan dana yang di gunakan tetap dilaksanakan dengan mekanisme perundang – undangan dan pertanggungjawaban penggunaan dana tetap memperhatikan kelengkapan administrasi yang lengkap dan sah.
Dirinya juga mengingatkan dalam kesempatan vidcon tersebut walaupun secara khusus disebutkan bahwa biaya penanganan covid-19 tidak masuk dalam kerugian negara namun demikian apabila dalam proses pengadaan ternyata ada masalah fiktif pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan tetap akan mempunyai dampak pada kerugian negara.
Usai Vidcom, Wakil Bupati Belu – Drs. J. T. Ose Luan menyampaikan kepada media Kominfo bahwa kita harus mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Mendagri, Ketua KPK dan Ketua BPK, yang mana kemudahan – kemudahan yang diberikan kepada kita untuk melakukan relokasi anggaran dan Refocusing kita harus tetap mengindahkan aturan – aturan yang tidak menggiring kita kepada perbuatan yang melawan hukum.
“ Walaupun ada hal-hal yang gampang memberikan kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan dana dalam rangka mengatasi virus corona yang pandemi ini, tetapi berbagai aturan tetap kita ikuti dan jangan sampai ada upaya-upaya untuk menyalahgunakan keuangan yang telah kita anggarkan untuk mengatasi penyebaran virus corona ini dengan tetap memperhatikan hal-hal yang tidak berhubungan dengan keinginan untuk korupsi, keinginan untuk nepotisme, serta keinginan untuk memperoleh keuntungan dari penanganan covid-19 ini,’’ ujar Wabup.
Lebih lanjut terkait Akuntabilitas Penanganan Covid-19 sesuai vidcon yang telah di lakukan bersama Kemendagri, Pemerintah pusat sudah menugaskan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / jasa Pemerintah (LKPP), terkait peran dan fungsi Inspektorat kami dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) sudah membentuk group Covid-19 dan BKPP sebagai Leadernya. Terkait refocusing kegiatan dan Relokasi anggaran dari Inspektorat harus mereview kembali seperti yang disampaikan Inspektur Inspektorat Iwan Manek usai vidcon.
“ Terkait dengan pengadaan barang dan jasa harus disampaikan secara transparan dan akuntabel, kami dari Inspektorat suka atau tidak suka kami akan melihat, seperti apa yang sudah disampaikan Ketua KPK pada saat Vidcon tadi, jika ada potensi penganggaran yang keliru kita akan membuat laporan catatan atas reviuw, kami akan sampaikan pada tiap-tiap OPD harus segera diperbaiki dalam waktu dekat untuk bisa disampaikan ke Provinsi,’’ tutur Inspektur Inspektorat Iwan Manek.
Kegiatan vidcon yang berlangsung kurang lebih 2 jam di Ruangan Media Center Penangangan Covid-19 ini boleh terlaksana dengan baik atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Belu bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu. Turut hadir dalam vidcon tersebut Kabag Pengadaan barang dan Jasa Setda Belu, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Belu, Kabag Administrasi Pembangunan Setda Belu.
Berita/Foto: Novita Bogar & Jhon Dasilva

 

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.