BAHAS COVID-19 GUBERNUR NTT LAKUKAN VICON BERSAMA BUPATI SE-NTT

Facebookyoutubeinstagram
Dinas Kominfo Kab. Belu–Selasa(31/03), Untuk mengecek persiapan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menghadapi ancaman Virus Corona yang mewabah didunia saat ini, serta langkah apa saja yang telah dilakukan dan tindakan apa yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten – Kota se – NTT sebagai upaya pencegahan terhadap berkembangnya virus berbahaya tersebut Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat melakukan Video Conference (VICON) bersama Walikota, Bupati dan Forkompimda Se – Nusa Tenggara Timur.
Video Conference (vicon) bersama Gubernur NTT ini membahas tentang penanganan Covid-19 seperti jumlah ODP dan PDP, Persediaan alat kelengkapan medis, SDM Medis, Alokasi Anggaran, Dampak Sosial Ekonomi dan Jalur Transportasi darat, udara, dan laut.
Video Conference (vicon) juga diikuti Bupati Belu – Willybrodus Lay, SH bertempat di Rumah Jabatan Bupati Belu.
Gubernur NTT – Viktor Bungtilu Laiskodat dalam vicon menyampaikan kepada Bupati se NTT agar menyiapkan anggaran untuk penanganan Covid-19.
” Saya minta kepada seluruh Bupati se – NTT untuk menganggarkan dana dan serius dalam penangangan Covid-19, kita bersyukur sampai hari ini di Provinsi NTT status masih negatif, tetapi kita harus menjaga kondisi terburuk apabila status menjadi positif kita telah siap,” kata Gubernur.
Gubernur Laiskodat menegaskan agar anggaran tersebut harus betul dipersiapkan dan dapat dipergunakan pada sektor kesehatan untuk penanganan Covid-19 sehingga harus dirincikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar.
Lebih lanjut Gubernur mengatakan untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang timbul dalam masyarakat dalam kurun waktu 6 bulan ini, setiap Kabupaten/Kota harus mengalokasikan dana paling sedikit 13 milyar yang akan diperuntukan sebagai bantuan tunai dan non tunai serta bantuan pangan kepada rumah tangga miskin. Bantuan tersebut harus benar-benar tepat sasaran.
Selain hal diatas Gubernur juga menyampaikan untuk menutup bandara adalah kewenangan Pemerintah Pusat, namun kita juga meminta pertimbangan dari Pemerintah Pusat untuk akses transportasi laut dapat dikurangi.
Berita/Foto: Ria M, Hengky Mao & Rio BB

 

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.