TINGKATKAN DAYA SAING UMKM, BIRO EKONOMI SETDA NTT SOSIALISASIKAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN BELU

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB. BELU— Kamis (13/02), Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi NTT melakukan sosialisasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kabupaten Belu.

Gambar mungkin berisi: 3 orang, dalam ruangan

Kegiatan yang melibatkan 60 peserta OPD Lingkup Pemkab Belu, Lembaga Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Pembiayaan Ultra Mikro, Pelaku UMKM serta Pengurus Koperasi ini berlangsung di Hotel Nusantara Dua Atambua, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi NTT.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Belu – Drs. J. T. Ose Luan, Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT – Dr. Drs. Lery Rupidara, M.Si, dan Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi NTT – Lidya Kurniawati Christyana.

Gambar mungkin berisi: 1 orang, berdiri dan dalam ruangan

Dalam sambutan Gubernur NTT yang dibacakan oleh Wakil Bupati Belu mengatakan, dalam rangka percepatan pembangunan sektor ekonomi, berbagai upaya dan terobosan telah dilakukan pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan wirausaha baru. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa, peran UMKM sangat strategis bagi peningkatan perbendaharaan, penciptaan lapangan kerja dan percepatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, untuk mewujudkan cita – cita pembangunan di berbagai sektor khususnya kesejahteraan rakyat, tentunya kontribusi UMKM sangat dibutuhkan.

Gubernur NTT juga menegaskan, sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM yang dilaksanakan ini menjadi salah satu momen penting bagi seluruh stakeholder untuk membangun komitmen, saling koordinasi, bekerjasama, bersinergi untuk melaksanakan peran masing – masing baik itu Regulator, Fasilitator Ekonomi maupun Pelaku Ekonomi untuk sama – sama berperan aktif dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi pada era globalisasi saat ini.

Gambar mungkin berisi: 6 orang, orang duduk, tabel dan dalam ruangan

“ Perlu saya sampaikan bahwa, pemberdayaan UMKM merupakan upaya bersama pemerintah dan dunia usaha bersama masyarakat sehingga UMKM mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan,” demikian kata orang nomor satu di NTT, Viktor B. Laiskodat, dalam sambutannya yang dibacakan Wabup Ose Luan pada pembukaan sosialisasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Lanjut Gubernur, melalui sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya saing UMKM di Kabupaten Belu khususnya dan NTT umumnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT – Dr. Drs. Lery Rupidara, M.Si, menjelaskan kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini merupakan salah satu bagian dan pelaksanaan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yaitu NTT bangkit, NTT Sejahtera dan khususnya misi pertama membangun masyarakat adil, mandiri dan sejahtera.Gambar mungkin berisi: satu orang atau lebih, orang berdiri dan orang di panggung

“ Saya berterima kasih atas kerjasama kita, pertama DJPB Provinsi NTT. Ini adalah instansi vertikal untuk meningkatkan kapasitas UMKM. Terima kasih juga kepada Pemkab Belu dalam hal ini Bupati dan Wabup Belu yang sudah membantu kami sehingga kegiatan ini boleh berjalan dengan baik,”ujarnya.

Terkait persoalan UMKM Lerry menyebut, Gubernur NTT sangat perhatian dan menaruh kepeduliannya. Karena itu, setelah mendapatkan informasi atau pengetahuan soal kebijakan pengembangan UMKM ini, diharapkan bisa dipelihara dan dikembangkan dengan baik agar UMKM di Kabupaten Belu bisa berkembang.

“Saya sampaikan untuk sekian tahun kedepan, ekonomi Indonesia masih menjadi isu sentral atau aktor sentral bagi perekonomian regional NTT dan perekonomian lokal di Kabupaten Belu. Karena itu. kita harus melibatkan banyak pelaku UMKM agar kapasitas UMKM bisa memadai dan berdaya saing,”tutupnya.

Gambar mungkin berisi: 2 orang, orang berdiri dan dalam ruangan

Dalam kegiatan ini, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan bersama atau MoU antara Kementerian Keuangan RI dengan Pemerintah Kabupaten Belu tentang penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
SIKP merupakan sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyalur Kredit. Program ini adalah kredit perbankan yang disubsidi oleh Pemerintah untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM.

Berita /Foto: Rita Therik, Norci Man & Jhon Dasilva

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.