SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR.10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA SE-KABUPATEN BELU TAHUN ANGGARAN 2018 ( PILKADA SERENTAK).

Facebookrssyoutube

Kegiatan sosialisasi UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilukada, Gubernur , Bupati, dan Walikota serentak diseluruh Indonesia tahun 2018, oleh Badan Kesatuan Politik Kabupaten Belu di Aula Gedung Betelalenok, Jumat 4 Mei 2018. Dibuka dengan resmi oleh Ibu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Belu, Maria Goreti Kiik,SH. Hadir dalam kegiatan sosialisasi UU No.10/2016 diantaranya, perwakilan dari keuskupan Atambua, Camat, Lurah dan Pejabat yang mewakili setiap OPD di lingkup Setda Kabupaten Belu.

Asisten I Setda Belu, Maria Goreti Kiik,SH, dalam sambutannya menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, pemilihan legislatif tahun 2019, dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019, agar pejabat pembina kepegawaian dan seluruh Aparatur Sipil Negara memperhatikan hal-hal berikut bahwa berdasarkan UU No.5/2014 dalam pasal 2 huruf F , dijelaskan bahwa salah satu Asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah Netralitas. Asas netralitas ini artinya setiap pegawai ASN tidak berpihak pada segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ‘’ tuturnya.

Lebih lanjut, asisten I , pemerintahan kesejahteraan Setda Belu,  Maria Goreti Kiik ,SH menjelaskan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi No.41/ PUU-XIII/2014, tanggal 6 Juli 2017, bahwa PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/wakil wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Gubernur/wakil Gubernur , Bupati/ wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota. Bagi PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

Dalam PP No.42/2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS, yakni pasal 11 huruf C ,bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri , PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi , kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis dengan partai politik, jelas ibu Asisten I.

Maria goreti Kiik, SH menghimbau kepada para pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan Menteri PAN-RB ini dengan baik, dan melakukan pengawasan terhadap ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, pemilihan legislatif tahun 2019, dan pemilihan presiden/wakil presiden tahun 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Belu, Drs. Dominikus Mali, menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2018 maka ASN diminta perlu menjaga netralitas. Karena Asas netralitas ini berarti setiap ASN , tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Dalam penetapan peraturan pemerintah No.1/2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota, disitu di jelaskan bahwa berdasarkan pasal 70 ayat 1 huruf b , pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil negara, kepolisian negara RI dan anggota TNI. Dan dalam pasal 70 ayat 1 huruf c , juga menjelaskan pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau lurah dan perangkat desa/ perangkat kelurahan.

Lebih lanjut Drs.Dominikus Mali menjelaskan pasal 71 ayat 1, pejabat negara , pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/ Polri dan kepala Desa/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

 

(Redaksi, Nelis/ Sintus)

Facebookmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com