Sekwan Belu: Rujab Sudah Siap Dihuni, Tapi Belum Ditempati Pimpinan DPRD

Facebookrssyoutube

Laporan Wartawan Pos Kupang, Edy Bau

POS KUPANG.COM, ATAMBUA — Sekretaris DPRD Belu, Ludovikus Manu mengaku rumah jabatan (rujab) untuk dua pimpinan DPRD Belu sudah siap dihuni.

Karena itu, dua wakil ketua DPRD diminta untuk segera menempati rujab yang terletak di dekat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Atambua itu.

“Rumah itu dalam kondisi siap dihuni,” katanya ketika ditemui Pos Kupang, Jumat (11/9/2015).

Dikatakannya, perbaikan terhadap dua unit rumah itu sudah selesai sehingga harusnya dua pimpinan itu sudah menempatinya.

Apalagi, lanjutnya, tunjangan perumahan kepada dua pimpinan DPRD ini tidak dianggarkan sejak Januari 2015 lalu.

Pantauan Pos Kupang, Minggu (13/9/2015), belum ada perbaikan berarti pada dua unit rujab ini. Beberapa waktu lalu, sempat dilakukan pembersihan dan pengecatan terhadap rujab ini.

Namun setelah itu, tidak ada lagi pembersihan. Pintu garasi yang rusak juga belum diperbaiki. Belum lagi Bak air yang dibersihkan. Pos penjagaan untuk Pol PP juga masih dalam kondisi rusak.

Ketua DPRD Belu, Januaria Awalde Berek mengatakan, akan segera berkomunikasi dengan dua wakil ketua DPRD untuk menempati rujab itu.

Dua Wakil Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Junior dan Benny Hale kepada Pos Kupang, Sabtu (12/9/2015) mengatakan, pernyataan Sekwan dan Ketua DPRD Belu bahwa rujab sudah siap dihuni itu tidak benar. Menurut Manek dan Hale, pernyataan itu asal bunyi tanpa melihat kondisi riil rujab itu.

“Kami sudah pernah lihat rumah itu, tapi rumah itu belum siap. Bak air, garasi, pos jaga belum diperbaiki. Kalau kami yang harus perbaiki sendiri, biar tidak usaha saja,” Jeremias Manek.

Benny Hale menambahkan, “Kalau sudah siap kami masuk. Tapi kami sudah ke sana, belum layak.”

Mengenai tunjangan perumahan, keduanya mengaku sudah tidak menerimanya sejak Januari 2015. “Mulai Januari tidak terima lagi.

Harusnya jangan dipotong dulu. Mereka bilang ada rehab, tapi sebenarnya tidak ada perubahan apa-apa. Kami bukan tidak mau tinggal tapi rumahnya belum diperbaiki. Belum bisa ditempati,” tegas Hale.

Lebih lanjut Hale mengatakan, ada hal lainyang mengganjal perasaan keduanya ketika akan menempai rujab itu karena Ketua DPRD tidak memiliki rumah jabatan. Secara etika, katanya, harusnya Ketua DPRD didahulukan dalam berbagai fasilitas termasuk rujab. Dia mencontohkan, pembelian mobil dinas, Ketua DPRD diprioritaskan mobil Fortuner, harusnya rumah jabatan juga didahulukan.

“Secara etika, Ketua harus lebih dahulu. Masa kami wakil dapat rumah jabatan tetapi ketua tidak. Ini kami rasa tidak pas,” ujar Hale.

Facebookmail

One thought on “Sekwan Belu: Rujab Sudah Siap Dihuni, Tapi Belum Ditempati Pimpinan DPRD

  • October 28, 2015 at 10:58 am
    Permalink

    Para Pejabat Belu pada umumnya Sudah memiliki Rumah yang bagus dan mampu membeli alat transportasi sendiri. Para Anggota DPR gajinya juga Sudah melebihi gaji PNS. Oleh Karena itu Mereka tidak perlu Rumah jabatan. Di Belu banyak sekali guru yang bekerja di Daerah terpencil, bahkan Kepala Sekolahpun, terlebih Mereka yang dipindahtugaskan dari daerah lain, terpaksa sekat kantor Kepala sekolah menjadi dua bagian. Setengah bagian digunakan Sebagai ruang Kepala sekolah dan ruang guru, setengahnya lagi dijadikan sebagai ruang tidur Kepala sekolah dan keluarga. Di sekolah yang sama pula, ada ruang kelas yang disekat jadi dua bagian. Satu bagian dijadikan ruang kelas, bagian lain dijadikan Sebagai ruang tidur guru. Apa yang saya uraikan diatas adalah fakta yang saya lihat sendiri Saat saya berkunjung ke sekolah terse but 7 Tahun lalu. Saya yakin situasi seperti itu masih ada diberbagai tempat. Oleh Karena itu, hemat saya para pejabat yang Sudah kaya tidak membutuhkan Rumah Dimas, kecuali jika pejabat itu dipindahtugaskan Di Belu dan di Kota Atambua beliau tidak memiliki rumah tinggal. Usul saya, lebih baik bagun rumah Dinas bagi guru- guru yang membutuhkan, dari pada bangun bagi anggota DPR. Sekian dan terima Kasih.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.