PERENCANAAN PEMBANGUNAN HARUS BERBASIS ASPIRASI RAKYAT

Facebookrssyoutube

ATAMBUA, Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, asas pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Pembangunan Daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan-penetapan prioritas berbasis pada keinginan atau aspirasi rakyat. Pendapat ini dikemukakan Penjabat Bupati Belu, Drs. Wilhelmus Foni, M.Si ketika membaca pidato Nota Pengantar Keuangan Atas Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun 2015 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Belu tahun 2015, Sabtu (12/9/2015) di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Belu.

Salah satu instrumen yang berperan dalam pencapaian prioritas pembangunan dan memberikan kesejateraan pada rakyat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berfungsi sebagai otorisasi perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi sesuai ketentuan pasal 15 ayat 3 Permendagri Nomor 13 tahun 2006.

Dalam kaitannya ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang menjadi preferensi daerah agar penggunaaan anggaran lebih optimal dan sasaran pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Sebagai bagian dari perekonomian nasional APBD memiliki keterkaitan erat dengan APBN. Kebijaksanan-kebijaksanaan pemerintah pusat memiliki pengaruh yang kuat terhadap APBD baik penganggaran maupun realisasinya serta kondisi perekonian daerah khususnya sehingga asumsi-asumsi yang digunakan dalam APBD harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan asumsi-asumsi yang digunakan dalam APBN,” jelas Willem Foni.

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap fokus dan terus berupaya secara nyata untuk menghasilkan APBD yang mencerminkan tuntutan dan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan kondisi daerah tetap mempertimbangkan keseimbangan pembiayaan serta akses transparansi, akuntabilitas dan efesiensi. Upaya-upaya tersebut perlu didukung dan didahului dengan penganggaran dan pendekatan kinerja yang berorientasi pada prestasi kerja dan kepentingan publik atau masyarakat.
“APBD dan Perubahan APBD disusun dengan memperhatikan tingkat kinerja tertentu dan harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran pembangunan yang dicapai. Tugas-tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat selama satu tahun. ,” ujarnya.

Disampaikan pula, perubahan APBD merupakan wujud penyesuaian kembali terhadap rencana program dan kegiatan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan. Proses penyusunan perubahan APBD telah melalui mekanisme yang telah diawali dan perubahan kebijakan umum APBD, perubahan PPAS yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
“Mengingat penyusunan perubahan APBD ini mengunakan pendekatan kinerja, maka semua SKPD dalam menyiapkan RKA/DPPA-SKPD diharuskan lebih fokus pada prioritas kegiatannya, dengan berpijak pada prinsip efesiensi dan tetap memperioritas efektifitas pencapaian hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Willem Foni juga menambahkan, Nota Keuangan disusun dengan maksud memberi penjelasan dan keterangan mengenai gambaran umum tentang kondisi keuangan daerah dan perubahan APBD, baik mengenai masalah-masalah pokok yang dihadapi, kebijakan umum APBD Perubahan yang ditetapkan maupun pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar penyusuanan rencana program dan kegiatan, termasuk strategi prioritas yang akan menjadi bahan inspirasi bagi lembaga-lembaga daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah atau DPPA-SKPD yang dijabarkan lebih lanjut melalui penyediaan dana dalam perubahan APBD tahun anggaran 2015.

Terhadap kondisi dan kebijakan perubahan anggaran pendapatan daerah, Penjabat Bupati Belu menguraikan, total Anggaran Pendapatan Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.720.134.205.348 mengalami penambahan sebesar Rp. 14.838.088.844,- sehingga total Pendapatan Daerah setelah Perubahan menjadi sebesar Rp. 734.972.294.192,- atau meningkat sekitar 2,06 persen.
“Perubahan ini memberikan gambaran bahwa PAD dengan total anggaran semula sebesar Rp. 63.185.600.471,- mengalami penambahan sebesar Rp. 1.329.129.162,- sehingga total PAD setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 64.514.729.633,- atau meningkat sekitar 2,10 persen,” terang Willem.

Untuk Dana Perimbangan dengan total anggaran semula sebesar Rp. 569.686.139.000,-mengalami penambahan sebesar Rp. 12.074.152.000,- sehingga total dana perimbangan setelah perubahan menjadi Rp. 581.760.291.000,- atau meningkat sekitar 2,11 persen. Lain-lain pendapatan yang sah dengan total anggaran semula sebesar Rp. 87.262.465.877,- mengalami penambahan sebesar Rp. 1.434.807.682 ,- sehingga total lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 88.697.273.559,- atau meningkat sekitar 1,64 persen. (humassetdabelu)

Facebookmail

3 thoughts on “PERENCANAAN PEMBANGUNAN HARUS BERBASIS ASPIRASI RAKYAT

Leave a Reply

Your email address will not be published.