OPD BELU TERKAIT, HADIR DALAM UNDANGAN KPK

Facebookrssyoutube

kpk2

 

KUPANG, Dinas Kominfo Kab. Belu – Senin, 12 Juni 2017. Sebagai tindaklanjut dari komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah NTT, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Tim Korsupgah KPK yang terdiri dari Deputi Pencegahan Korupsi, Guntur Kusmeyano dan Deputi Penindakan KPK Septa Adhi Wibawa menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota se NTT di Kupang.

Perwakilan KPK RI, dalam paparannya bahwa monitoring, evaluasi dan pembahasan Rencana Aksi (Renaksi) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Daerah, secara khusus dengan menghadirkan OPD masing-masing Kabupaten/ Kota adalah merupakan hal yang telah disepakati bersama pada kegiatan forum OPD terkait bersama KPK beberapa waktu lalu. Selain itu hal ini dimaksudkan agar Tim Korsupgah dapat mengetahui sejauhmana rencana aksi yang telah disusun tersebut dapat diwujudkan dalam pelaksanaannya. ungkap salah seorang Tim.
Tim Korsupgah juga menjelaskan bahwa terdapat lima (5) tugas KPK sesuai amanat Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, terutama pasal 7 tentang koordinasi, pasal 8 tentang supervisi, pasal 11 tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (lidiktut), pasal 13 tentang pencegahan dan pasal 14 tentang monitoring. urainya.

kpk
Lebih lanjut Tim KPK menyampaikan bahwa dalam rangka upaya mencegah terjadinya korupsi di Indonesia KPK RI telah melakukan pemetaan area potensi korupsi, yang terdiri dari tahap kesatu; meliputi propinsi Riau, Sumatera Utara dan Banten, tahap kedua; meliputi Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat, serta tahap ketiga; meliputi propinsi Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Jawa Barat dan Jawa Tengah. KPK RI juga dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai Undang-undang akan terus membangun counter partner (networking atau jaringan), bersinergi dan tidak ada atasan dan bawahan, serta melaksanakan konsep trigger mechanism (pemicu) atau lebih ekstrim yakni aksi provokasi untuk tidak korupsi. Tandasnya.
Menurut Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu Ir. Iwan Manek, MSi, dalam pertemuan pada Kamis, 08 Juni 2017 di ruang kerjanya mengatakan tujuan diselenggarakannya pertemuan awal ini dimaksudkan untuk mengetahui realisasi perkembangan rencana aksi yang telah disepakati di triwulan pertama tahun 2017, yang selanjutnya dapat dilaporkan pada rapat evaluasi dengan KPK RI di tingkat propinsi. Selain itu menurut Iwan, hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh OPD terkait yang telah menyusun rencana aksi tersebut. tuturnya.
Tim Korsupgah pada kesempatan itu juga mengingatkan pula agar pemerintah daerah memperhatikan delapan (8) porgram KPK RI untuk tahun 2016-2019 antara lain; 1. Penerapan e-planning untuk pemerintah daerah., 2. Penerapan e-procurement dan ULP Mandiri dalam proses pengadaan Barang dan Jasa., 3. Penerapan sistem elektronikdalam proses perizinan melalui PTSP., 4. Melaksanakan tata kelola dana desa yang transparan dan akuntabel., 5. Penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP)., 6. Memperkuat sistem integritas, PPG dan LHKPN., 7. Membangun sinergitas dan partisipasi masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerinbtahan., 8. Perbaikan tata kelola SDM dan penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

Rombongan yang dipimpin Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu setelah mendapat arahan dari Tim Korsupgah selanjutnya berdiskusi dan sharing pelaksanaan rencana aksi yang telah dilaksanakan, baik di Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Sikka. Menurut jadwal yang telah ditetapkan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi lanjutan Rencana Aksi tersebut akan digelar oleh KPK RI pada B09 mendatang.

Facebookmail

One thought on “OPD BELU TERKAIT, HADIR DALAM UNDANGAN KPK

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com