Lokakarya Analisis Situasi dan Penerapan SPM, Transformasi menuju Pelayanan Publik yang baik dan Responsif

Facebookyoutubeinstagram

Belu, Info Publik – Jumat (23/09), Pemerintah Kabupaten Belu berkolaborasi dengan United States For International Development (USAID) Provinsi NTT menggelar Lokakarya Analisis Situasi dan Pemetaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Penguatan Tim Sekretariat Bersama SPM Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2022, di Aula Hotel Matahari Atambua.

Lokakarya ini secara resmi dibuka oleh Bupati Belu yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Belu – Drs. Nikolaus Umbu K. Biri, MM, diikuti Koordinator USAID ERAT Provinsi NTT – Fransiska Sugi dan jajarannya, Pejabat yang mewakili Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Belu atau Pejabat yang mewakili, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Belu, narasumber serta peserta Lokakarya.

Dalam keterangannya, Koordinator Program USAID ERAT Provinsi NTT – Fransiska Sugi mengatakan, lokakarya ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan suatu transformasi menuju pelayanan publik yang baik, responsif dan berdaya saing global melalui koherensi kebijakan nasional dan daerah dan perencanaan penganggaran yang baik melalui peningkatan SPM.

Dijelaskan pula, analisis kondisi atau pemetaan SPM di 5 Kabupaten ERAT, capaian SPMnya belum maksimal. Ke 5 kabupaten tersebut yakni, Kabupaten Belu, Manggarai Barat, Sumba Timur, TTU dan Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini dipengaruhi oleh monitoring dan evaluasi penerapan SPM yang belum efektif, ketidakpastian standar pelayanan, ketidakjelasan informasi pelayanan hingga sarana dan prasarana yang belum memadai.

“Untuk Kabupaten Belu, capaian SPM pada tahun 2021, ada 2 bidang yang masih nol%, yakni Bidang Pendidikan dan PUPR , sementara Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ( Trantibum Linmas) serta Bidang Sosial, masing – masing 98% dan 41%,”. Untuk itu, kami harap, agar bisa menentukan langka ke depan, seperti perbaikan 4 tahapan penerapan SPM dan penghitungan pembiayaan penerapan SPM,” ungkapnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Belu – Drs. Nikolaus Umbu K. Biri, MM dalam sambutan mengatakan, dalam rangka meningkatkan pelayanan minimal, tentu berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga perlu dukungan keuangan dan pengembangan Sumber Daya Aparatur serta persiapan fasilitas yang memadai.

Untuk di Kabupaten Belu, jelasnya, pelayanan minimal sudah diupayakan semaksimal mungkin, walaupun diakuinya, belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan standar yang diminta.

Pihaknya berharap, melalui lokakarya ini penyelenggara pelayanan tetap semangat, konsisten dan berdedikasi tinggi dalam berkontribusi membangun pelayanan publik di Kabupaten Belu, sehingga dapat melahirkan kebahagiaan masyarakat.

“Mudah – mudahan, dengan kegiatan ini, ada nilai tambah dan diakhir tahun ada peningkatan sehingga ada rekomendasi yang bisa disampaikan ke Bupati Belu sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan penanganan SPM.

Adapun Narasumber dalam kegiatan Lokakarya Analisis Situasi dan Pemetaan Penerapan SPM dan Penguatan Tim Sekretariat, Pejabat yang mewakili Biro Pemerintahan Provinsi NTT dengan materi Arah Kebijakan SPM sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Belu, materi terkait Profil dan Analisis Situasi Penerapan SPM di Provinsi NTT, Profil dan Analisis Situasi Penerapan SPM di Provinsi NTT, di moderatori oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kabupaten Belu

Tim Layanan Info Publik

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.


PKV

Watch Super Bowl 2022 Live

pkv games

slot gacor

slot5000

idn slot

https://www.natsume-game.com/

bola88

slot gacor online

slot gacor hari ini

Bola Gacor

IDNPOKER

BandarQQ

SBOBET88

88SLOT

BolaGacor

Slot Pulsa

pkv games